Sebagai salah satu plasma nuftah di Indonesia yang perlu dilindungi dan dilestarikan, sekaligus dalam kaitan sebagai potensi guna menopang pendapatan masyarakat, pengelolaan sapi Bali memiliki peran penting. Salah satu program yang bisa diadopsi terkait upaya tersebut adalah melalui prinsip agribisnis yang inklusif. Apa saja itu?

PEMERINTAH Proinsi Bali bersama-sama dengan DPRD Bali telah membahas rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang pengelolaan sapi Bali dengan tujuan untuk menjaga   kelestariannya. Sapi Bali merupakan salah satu plasma nuftah yang memang perlu dilindungi dan dilestarikan.

Dalam konteks kesejahteraan masyarakat khususnya petani atau peternak di Bali, pelestarian sapi Bali harus dimaknai sebagai pengelolaan sapi yang bisa menguntungkan dan berkelanjutan bagi mereka.

Menurut Dekan Fakultas Pertanian Universitas. Dwijendra, Dr. Ir. Gede Sedana, M.Sc., MMA., salah satu upaya pengelolaan sapi Bali yang menguntungkan dan menjamin kelesatariannya   adalah  melalui pengembangan prinsip agribisnis yang inklusif. Imbuhnya, sapi Bali yang merupakan warisan nenek moyang memiliki berbagai keunggulan dibandingkan sapi luar Bali. Sebab itu, keunggulan tersebut akan menjadi tambahan nilai daya saing dan dapat meningkatkan pendapatan petani atau peternak.

Paparnya, sejumlah keunggulan sapi Bali di antaranya, subur yang mencakup cepat berkembang biak dengan fertilitas yang tinggi. Selain itu, mudah beradaptasi dengan lingkungannya termasuk di lahan yang kritis, mempunyai daya cerna yang baik terhadap pakan, persentase karkas yang tinggi dan kandungan lemak karkas yang rendah. Bercermin dari kondisi tersebut, pengelolaan sapi Bali melalui prinsip agribisnis inklusif mencakup beberapa kegiatan di dalam setiap subsistemnya, yakni subsistem penyediaan sarana produksi, alat dan mesin untuk berproduksi, subsistem produksi atau pemeliharaan ternak, subsistem pengolahan, subsistem pemasaran dan susbistem penunjang.

“Para petani  akan dapat  mengelola  usaha ternak  sapi  Bali jika  pemerintah mampu menciptakan suasana inklusif dalam beragribsinis,” tuturnya.

Sambungnya, penyediaan bibit sapi Bali sangat diperlukan bagi petani dan yang memiliki kualitas bagus untuk dikembangkan, baik sebagi pembibitan maupun penggemukan. Kualitas bibit yang baik akan memberikan jaminan terhadap efektivitas pengelolaan sapi Bali, baik dari aspek kuantitas (pembibitan) dan juga kualitas daging  yang dihasilkan (penggemukan). Guna memperoleh bibit yang baik, sangat dibutuhkan teknologi yang bersumber dari para ahli yang didukung oleh  industri pembibitan yang memadai. Selain itu, dalam pengelolaan sapi atau pemeliharaan dibutuhkan adanya pakan ternak yang tersedia secara lokal dan mudah diakses oleh para petani atau peternak.

“Pakan ternak dapat berupa hijauan dari tanaman yang memiliki produktivitas tinggi dan berkualitas, termasuk juga dari pakan ternak pabrikan yang berkualitas,” ujarnya.

Oleh karena itu, perda pengelolaan sapi Bali agar dapat diimplementasikan dalam penguatan kapasitas petani atau peternak untuk aplikasi Iptek dalam pengembangan sapi-sapi yang   dikelolanya. Kegiatan penyuluhan dan pelatihan bagi peternak akan menjamin terwujudnya tujuan perda pengelolaan sapi  Bali. Kata dia, pendampingan yang intensif dari pemerintah akan menjadi katalisator, motivator dan edukator bagi para peternak dalam pengelolaan sapi Bali. (man)