Koperasi di Bali masih Abaikan Audit

124

Denpasar (Bisnis Bali) – Audit pada koperasi wajib dilakukan pengurus selaku pengelola koperasi. Bahkan, kewajiban menjalankan audit sudah diatur dalam Permenkop RI, karena manfaatnya sangat positif, mampu mendorong koperasi yang sebelumnya kurang maksimal menjadi lebih maksimal. Bahkan, jika koperasi sengaja tidak melaksanakan audit sudah merupakan pelanggaran.

Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi (Kabid BLK)  Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali, I Gede Indra, S.E., M.M., Kamis (7/9) mengatakan, aturan wajib audit bagi koperasi tertuang dalam ‎Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor‎ 15/PER M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. ‎Pada Pasal 28 ayat 2 disebutkan KSP dan USP Koperasi yang mempunyai volume pinjaman yang diberikan telah mencapai Rp 2,5 miliar dalam 1 tahun tutup buku wajib diaudit oleh Kantor Akuntan Publik atau Kantor Jasa Audit. Hasilnya dilaporkan pada rapat anggota. Apabila ada pengurus KSP-USP yang tidak melaksanakan aturan, dapat dikenakan sanksi. Sanksi diatur dalam Peraturan Deputi (Perdep) No. 12/2016 tentang penerapan sanksi, di mana yang tidak melaksanakan kewajiban audit termasuk pelanggaran berat dan pengurus dapat diberikan sanksi larangan menjalankan fungsinya sebagai pengurus.

Gede Indra menegaskan, selama ini jumlah koperasi yang melaksanakan kewajiban audit masih rendah. Diperkirakan dari jumlah koperasi secara keseluruhan di Bali sebanyak 4.982 koperasi yang sudah melaksanakan RAT masih di bawah 500 koperasi. Sampai saat ini pengurus koperasi yang belum melaksanakan audit dengan alasan belum mengetahui manfaat audit, biaya tinggi dan lainnya. Lebih lanjut diakui Gede Indra, sosialisasi dari pemerintah memang masih kurang. Di samping karena anggaran terbatas juga staf sosialisasi masih sedikit. Namun demikian, pengurus harus aktif mencari informasi sampai mengetahui aturan yang ada. Kemudian mengelola koperasi sesuai aturan dan benar, maka yakin koperasinya akan berkembang pesat.

”Pengurus ‎selaku pengelola KSP-USP wajib melaksanakan audit, khususnya KSP-USP yang memiliki volume pinjaman yang diberikan sebesar Rp 2,5 miliar. Bukan dari aset yang dimiliki KSP-USP yang memiliki risiko manajemen tinggi. Maka itu, setiap KSP-USP yang ada wajib audit. Biasanya, pengurus melaporkan ‎audit hasil usaha dan laporan perubahan ekuitas, serta laporan arus kas. Kemudian ‎pertanggungjawaban manajemen laporan keuangan atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan. Sesuai dengan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik. Dan atas pengendalian internal yang ditentukan oleh manajemen. Untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian materi yang disebabkan kecurangan atau kesalahan,” katanya.(sta)