Harga gabah di tingkat petani yang cenderung berada di atas patokan harga pembelian pemerintah (HPP) pada setiap musim panen selama ini, berpeluang akan mengalami gonjang-ganjing pada tahun mendatang. Menariknya, kalangan usaha Persatuan Penggilingan Padi (Perpadi) yang selama ini bertanggung jawab akan harga gabah, pada 2018 nanti tak lagi bertanggung jawab. Apa sebabnya?

PENGELOLA penggilingan padi seringkali menghadapi hambatan dalam bidang permodalan dalam menampung gabah petani, terutama pada pamen raya yang terjadi sekitar Maret, April dan Mei setiap tahunnya. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap kegairahan petani dalam mengembangkan usaha pertanian, karena setiap panen raya selalu kesulitan tempat penggilingan, selain harga gabah yang riskan anjlok.

Bercermin dari kondisi tersebut Pemprov Bali mengucurkan dana penguatan modal usaha ekonomi pedesaan (DPM LUEP) yang disalurkan kepada Perpadi. Dana tersebut disalurkan dalam bentuk pinjaman berbunga ringan untuk membeli gabah petani, dengan harga minimal sesuai HPP. Adanya kucuran dana tersebut pengelola penggilingan padi mampu membeli gabah petani dengan harga yang wajar. Tidak itu saja, program tersebut selain mendekatkan petani dan kelompok tani terhadap pasar melalui pola kemitraan, kerja sama dengan penggilingan padi serta menumbuhkembangkan kelembagaan usaha ekonomi pedesaan sekaligus meningkatkan pendapatan petani.

Kucuran DPM LUEP yang dimulai sejak 2003 rata-rata mengalokasikan hingga Rp 29 miliar lebih. Dana tersebut besaran setiap tahunnya selalu bervariasi diterima oleh kalangan pengusaha penggilingan gabah, disalurkan kepada Bank Pembangunan Daerah (BPD) setempat, kemudian menyalurkan kembali kepada LUEP dalam bentuk pinjaman. Selama ini alokasinya menyebar di enam kabupaten yang meliputi Buleleng, Jembrana, Badung, Gianyar, Tabanan dan Kabupaten Klungkung.

Kini menurut Ketua Perpadi Bali, AA Made Sukawetan, 2018 nanti ketika program tersebut direncanakan diberhentikan oleh Pemerintah Provinsi Bali menyusul adanya temuan. Menurutnya, pemberhentian program tersebut tentunya berpeluang mempengaruhi harga gabah nantinya terutama pada musim panen raya yang berlangsung mulai dari Maret, April, dan Mei.

“Terkait harga tersebut, kami pun tidak bertanggung jawab lagi seperti sebelumnya yang harus menyerap produksi petani sesuai HPP. Sebab, 2018 nanti pemerintah tampaknya untuk pembelian gabah diserahkan pada mekanisme pasar,” tuturnya.

Jelas Sukawetan, nantinya anggota Perpadi tidak lagi dibebani tanggung jawab oleh pemerintah daerah untuk menyerap gabah hasil panen sesuai harga patokan pemerintah. Pembelian gabah akan disesuaikan dengan jumlah kebutuhan dan kualitas yang dihasilkan oleh petani. Meski begitu, prediksinya, harga gabah ketika program LUEP tersebut dihapuskan, tidak akan berdampak signifikan pada anjloknya harga gabah di pasaran. Pertimbangannya, selama ini harga gabah yang dihasilkan petani di Bali cenderung sedikit dibandingkan dengan daerah lainnya. Itu pula yang kemudian membuat harga gabah di tingkat petani di Bali cenderung berada di atas HPP. Imbuhnya, kondisi tersebut belum lagi dipengaruhi oleh jumlah kebutuhan gabah dikalangan usaha penggilingan yang tidak terbatas, sehingga semua kondisi tersebut masih membuat kisaran harga gabah di tingkat petani berada dalam kondisi yang wajar. (man)