Perkuat SDM BPR, Perbarindo Bali Gelar Pelatihan Sertifikasi dengan Acuan SKKNI

47
Berpose bersama, Peserta kegiatan pelatihan sertifikasi kompetensi kerja direktur bank perkreditan rakyat (BPR) Wilayah Bali dan Nusa Tenggara angkatan I 2017 sedang berfose bersama di sela-sela acara pelatihan di Hotel Quest Denpasar. (kup)

Denpasar (Bisnis Bali) – Guna memperkuat sumber daya manusia (SDM) bank perkreditan rakyat (BPR), DPD Perbarindo Bali menyelenggarakan kegiatan pelatihan sertifikasi kompetensi kerja direktur BPR  Wilayah Bali dan Nusa Tenggara (21 Agustus – 5 September 2017) di Hotel Quest Denpasar. Kegiatan pelatihan sertifikasi angkatan I 2017 berlangsung selama 11 hari.

Dalam pembukaan pelatihan sertifikasi angkatan I, Senin (21/8) dihadiri Ketua LSP Certif, Nyoman Yudiarsa, Ketua Yayasan Perbarindo Bali, Nyoman Sunarta, OJK Bali Nusra, Pengurus DPD dan DPK Perbarindo Bali, fasilitator dan peserta pelatihan sertifikasi kompetensi.
Ketua DPD Perbarindo Bali, Ketut Wiratjana mengatakan pelatihan sertifikasi kompetensi level direksi angkatan I 2017 pada bulan Agustus. Ini mengikuti perubahan SKKNI menjadi SKKNI 322 Tahun 2016.
Ia menjelaskan seluruh modulnya update sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan industri BPR. Sertifikasi kompetensi ke depan tidak hanya diperuntukan bagi level direksi dan komisaris tetapi sampai di level pelaksana.

Hal ini bertujuan adalah untuk meningkatkan kualitas SDM BPR untuk dapat memiliki daya saing dan mampu melakukan pengelolaan BPR secara baik.
Ketut Wiratjana memaparkan sertifikasi angkatan I 2017 ini khusus untuk level direksi tingkat I. Ini dengan jumlah modul 11 unit. Ini sesuai dengan ketentuan POJK nomor 44/POJK.03/2016 adalah BPR yang memiliki aset kurang dari Rp 300 miliar sedangkan bagi BPR yang memiliki aset paling sedikit Rp 300 miliar direktur tingkat II dengan 13 modul sedangkan komisaris adalah 8 modul.
Ketua LSP Certif, Nyoman Yudiarsa mengatakan POJK 44 mewajibkan BPR memperkerjakan direksi dan komisaris memiliki sertifikasi. Pengurus BPR wajib mengikuti uji kompetensi mengacu standar kompetensi kerja. Untuk di BPR per 1 Juni 2017, diberlakukan sertifikasi kompetensi mengacu  standar kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI).
Perwakilan OJK Bali Nusra, Nyoman Hermanto Darmawan,  mengatakan penerapan POJK nomor 44/POJK.03/2016 mengacu pada SKKNI untuk menyamakan persepsi dalam peningkatan kompetensi direksi dan komisaris BPR.
SDM pengurus BPR yang mengikuti pelatihan sertifikasi diharapkan bisa menerapkan tata kelola keuangan yang baik di BPR. Risiko perselisihan BPR dengan nasabah diharapkan dapat dihindari.
Berdasarkan data di OJK Bali Nusra, tingkat kredit bermasalah (NPL) sampai Juni 2017 sudah menyentuh angka 7 persen. SDM BPR yang mengikuti sertifikasi ini diharapkan mampu memperbaiki dan menekan angka NPL di BPR masing-masing.  Hermanto Darmawan berharap dengan pertumbuhan ekonomi yang mulai membaik kinerja BPR segera pulih. BPR wajib mengikuti aturan POJK berlaku mengikuti etika bisnis dalam menjalankan operasional BPR. (ad 1.711)