Denpasar (Bisnis Bali) – Wakil Gubernur Bali, Ketut Sudikerta berharap agar pelaksanaan Sensus Ekonomi 2016 – lanjutan dapat sajikan data yang akurat, terlebih sensus lanjutan ini khusus menyasar Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Usaha Menengah Besar (UMB). Demikian disampaikan Wagub Sudikerta, saat menerima Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, Adi Nugroho, di ruang kerjanya, Rabu (16/8) lalu.

Lebih jauh Sudikerta menyampaikan, dengan perolehan data yang akurat, maka akan diperoleh gambaran nyata terhadap kondisi ekonomi masyarakat Bali serta sejauh mana keberadaan daripada UMK dan UMB dapat menggerakkan ekonomi masyarakat. “Kami bekerja berdasarkan pada data, untuk itu data  harus akurat dan  dapat dipertanggungjawabkan,” imbuhnya .

Sudikerta yang didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  Penelitian dan Pengembangan, I Putu Astawa dan Kepala Biro Perekonomian, I Nengah Laba juga berharap agar BPS dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2016 – lanjutan ini melakukan koordinasi dengan kabupaten / kota sehingga pelaksanaan program ini benar-benar tersosialisasikan ke tengah-tengah masyarakat, sehingga pelaksanaan sensus dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Bali, Adi Nugroho, dalam laporannya terkait pelaksanaan sensus menyampaikan bahwa sensus ini merupakan sensus lanjutan dari Sensus Ekonomi yang telah dilaksanakan pada Mei 2016, namun untuk kali ini pelaksanaanya lebih spesifik hanya menyasar UMK dan UMB yang ada di Bali.

Berdasarkan hasil sensus ekonomi 2016, di Bali terdapat sekitar 482.484 kegiatan usaha yang terbagi dalam UMK dan UMB. “UMB di Bali ada 10.748 itu akan kami sensus semua, kalau UMK hanya 32.560 usaha yang kami sensus sebagai sampel,’’ imbuhnya. Lebih jauh Adi Nugroho menyampaikan, pada sensus kali ini akan dikumpulkan data lebih detail terkait di antaranya, nama dan alamat usaha /perusahaan, karakteristik usaha, kendala dan prospek usaha, pekerja dan balas jasa pekerja serta neraca perusahaan.

Semua data yang terkumpul akan masuk ke tahap pengolahan data dan hasilnya akan disajikan dalam bentuk data agregasi. “BPS tidak merilis data individu/ perusahaan by name/ by address. Jadi keterangan yang diberikan bersifat rahasia,’’ tuturnya.

Kepala BPS menambahkan, data yang dihasilkan akan menjadi acuan bagi pemerintah untuk membuat kebijakan terkait dengan ekonomi. Tidak hanya itu, data juga bisa dimanfaatkan bagi kalangan pebisnis sebagai acuan pengembangan usaha serta menjadi basis data bagi sensus  lanjutan di bidang ekonomi selanjutnya. Dengan melibatkan sekitar 1.094 petugas sensus, maka sensus ekonomi 2016- lanjutan akan berlangsung mulai 1 Agustus – 30 September 2017. (ad 1.695)