OJK Jamin LAPS Berikan Solusi Praktis dan Ringan  

109

Denpasar (Bisnis Bali) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan, bagi konsumen yang belum puas atau masih merasa dirugikan oleh pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) seperti bank umum, bank perkreditan rakyat, perusahaan efek, dana pensiun, perusahaan asuransi, lembaga pembiayaan, perusahaan gadai, dan perusahaan penjaminan, baik yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional maupun secara syariah, dapat mengadukan permasalahannya kepada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang telah dibentuk OJK sebagai alternatif penyelesaian nonlitigasi.

“LAPS merupakan lembaga arbitrase yang memberikan solusi ringan dan hemat biaya tanpa melalui pengadilan,” kata Kepala OJK Regional 8 Bali-Nusa Tenggara, Zulmi di Sanur terkait sosialisasi LAPS, Kamis (17/8) kemarin.

Menurutnya, LAPS adalah lembaga independen di luar pengadilan yang dibentuk berdasarkan turunan dari Undang-undang OJK. Lembaga ini, kata dia, memberikan solusi lebih praktis dan lebih ringan dibanding dengan lembaga sekelas pengadilan. “Kami rasa kalau masuk pengadilan, tentu prosesnya lebih panjang dan mungkin biayanya lebih tinggi,” katanya.

Untuk itu, sosialisasi ini diberikan agar menggugah kesadaran masyarakat dalam menyelesaikan suatu masalah dengan banyak alternatif dan solusi.

Intinya penanganan pengaduan konsumen merupakan hal utama yang menjadi perhatian serius OJK. Berdasarkan keputusan nomor KEP-01/D.07/2016  tentang daftar LAPS, OJK telah menetapkan enam LAPS sebagai wadah penyelesaian sengketa antara konsumen dengan PUJK. Enam LAPS tersebut di antaranya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI), Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI), Badan Mediasi Pembiayaan, Pegadaian dan Ventura Indonesia (BMPPVI), Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (BAMPPI), Badan Arbitrase Pasar Modal Indonsia (BAPMI), dan Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP).

Salah satu bentuk dukungan nyata untuk mmengoptimalkan LAPS  sebagai lembaga alternatif  penyelesaian sengketa yang dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat dan PUJK yakni  dengan cara mencantumkan LAPS sebagai choice of forum dalam perjanjian. Pencantuman lembaga tersebut tentunya   dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan baik konsumen maupun PUJK. Hal ini dikarenakan LAPS didukung dengan tenaga mediator, ajudikator dan arbiter yang memahami proses bisnis industri  jasa keuangan.

Lanjut dijelaskan, sebelum ke LAPS dari sisi regulasi OJK telah mengatur dalam POJK No. 1/POJK.07/2013 mengenai penanganan pengaduan oleh pelaku usaha jasa keuangan. Dengan aturan ini bagi konsumen yang memiliki permasalahan dengan PUJK, langkah-langkah yang harus dilakukan konsumen adalah harus melakukan pengaduan terlebih dahulu dengan PUJK bersangkutan.

“Misalnya punya masalah terkait kredit maka harus pengaduan terlebih dahulu ke bank bersangkutan atau Internal Dispute Resolution (IDR),” ujarnya.

Lanjut dijelaskan, sesuai aturan PUJK memiliki kewajiban untuk menyelesaikan pengaduan konsumen tersebut. Bila konsumen merasa belum puas atas penanganan PUJK, konsumen kemudian dapat mengadukan ke OJK atau melalui External Dispute Resolution (EDR). Jalur pengaduan bisa melalui kunjungan langsung ke OJK, mengirim surat maupun menghubungi call centre OJK di (021)1500655. (dik)