Pemindahan Utilitas Telan Rp 22,8 Miliar Komisi III DPRD Badung Rakor dengan PDAM Tirta Mangutama    

352

Mangupura (Bisnis Bali) – Komisi III DPRD Badung melakukan rapat koordinasi dengan Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Tirta Mangutama mengenai persiapan merelokasi jaringan pipa induk yang mengalirkan air ke daerah Badung Selatan. Hal ini karena jaringan pipa tersebut kemungkinan bakal terkena dampak dari proyek pembangunan underpass Simpang Ngurah Rai, Tuban, Kecamatan Kuta, Badung, yang akan segera digarap.

Rapat tersebut dipimpin Ketua Komisi III DPRD Badung, I Putu Alit Yandinata. Hadir anggota Komisi III, I Nyoman Satria, I Wayan Sandra, dan I Ketut Subagia.
I Putu Alit Yandinata mengatakan, rapat koordinasi tersebut perlu dilaksanakan agar persiapan matang. Sebelumnya, dikatakannya, sudah ada kesepakatan antara pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan instansi terkait di Kabupaten Badung. Salah satunya PDAM Tirta Mangutama. Pergantian utilitas merupakan tanggung jawab dari masing-masing instansi terkait. “Baik mengenai jaringan pipa, listrik dan sebagainya merupakan tanggung jawab masing-masing instansi,” ujarnya usai rapat, Senin (31/7) kemarin.
Alit Yandinata mengungkapkan, untuk jalur utilitas sudah disiapkan pihak Kementerian PUPR, sedangkan untuk jaringan pipa tersebut disiapkan oleh PDAM Tirta Mangutama. “PU hanya menyiapkan jalur. Untuk pipa dan sarana prasarana lainnya itu disiapkan oleh PDAM sendiri,” katanya.
Hal tersebut, menurutnya, harus didiskusikan dengan pihak PDAM Tirta Mangutama terkait kesiapan merelokasi jaringan pipa tersebut. “Perlu didiskusikan sudah sejauh mana kesiapan PDAM, karena ini kan terkait pelayanan publik. Air itu kan kebutuhan dasar masyarakat. Sesuai informasi PUPR proyek Simpang Ngurah Rai ini pertengahan Agustus sudah mulai dikerjakan karena sifatnya emergency,” katanya.
Selain itu, lanjutnya, pihaknya juga mendiskusikan kesiapan PDAM Tirta Mangutama mengenai biaya yang akan dibebankan, yang diperkirakan akan menelan dana Rp 22, 8 miliar. “Karena PDAM yang melakukan kesepakatan, sekarang bagaimana cara PDAM untuk merealisasikan kesepakatan tersebut,” pungkasnya. (ad1.594)