Waspadai Fintech P2P dan Usaha Gadai Ilegal

Satgas Waspada Investasi (SWI) menemukan 51 kegiatan fintech peer to peer (P2P) lending ilegal yang berpotensi meresahkan masyarakat.

Denpasar (bisnisbali.com) – Satgas Waspada Investasi (SWI) menemukan 51 kegiatan fintech peer to peer (P2P) lending ilegal yang berpotensi meresahkan masyarakat. P2P lending ilegal ini sering mengancam serta mengintimidasi konsumen jika menunggak pinjaman. Hal itu diungkapkan Ketua Satgas Waspada Investasi (SWI) Tongam L. Tobing.

Menurutnya, Satgas terus berupaya memberantas kegiatan fintech P2P lending ilegal. Upaya dimaksud antara lain dengan cara mengajukan blokir website dan aplikasi secara rutin kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta menyampaikan laporan informasi kepada Bareskrim Polri untuk proses penegakan hukum.

Berdasarkan data, sejak tahun 2018 hingga Februari 2021 ini Satgas sudah menutup sebanyak 3.107 fintech lending ilegal. Selain menemukan fintech P2P lending ilegal dan kegiatan investasi ilegal, Tongam menyatakan, SWI juga menemukan 17 usaha pergadaian swasta ilegal yang beroperasi tanpa izin dari OJK, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian (POJK). “Dalam ketentuan POJK tersebut seluruh kegiatan usaha pergadaian swasta diwajibkan untuk mendaftarkan diri kepada OJK dalam tenggat batas waktu 2 tahun sejak POJK tersebut terbit yaitu batas akhir Juli tahun 2019,” jelasnya.

Pada tahun 2020, SWI telah mengumumkan 75 entitas gadai ilegal sehingga total sejak tahun 2019  hingga  Februari 2021 menjadi 160 entitas gadai ilegal. “Tidak menutup kemungkinan akan banyak lagi entitas gadai ilegal yang akan ditemukan oleh SWI melalui pengaduan masyarakat,” paparnya.

SWI pun meminta kepada masyarakat untuk tidak bertransaksi dengan usaha gadai swasta yang ilegal dan jika ingin melakukan transaksi dengan kegiatan usaha gadai agar dapat menggunakan usaha gadai yang terdaftar di OJK. *dik

BAGIKAN