Waspada Investasi Bodong, Prodi MIH PPs Unwar Gelar Kuliah Umum Investasi

Guna meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap investasi, Program Studi Magister Ilmu Hukum (MIH),

CENDERAMATA - Kaprodi MIH PPs Unwar, Dr. Simon Nahak, S.H., M.H., didampingi Sekretaris Prodi MIH Unwar, Dr. I Ketut Widia, S.H, M.H., menyerahkan cenderamata kepada narasumber.  

Denpasar (bisnisbali.com) –Guna meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap investasi, Program Studi Magister Ilmu Hukum (MIH), Program Pascasarjana Universitas Warmadewa (PPs Unwar) menggelar kuliah umum bertema ”Dengan Kuliah Umum Kita Tingkatkan Perlindungan Masyarakat sebagai Konsumen dan Meningkatnya Investasi” di Gedung PPs Unwar, Selasa (3/12). Kuliah umum menghadirkan narasumber dari Otoritas JasaKeuangan (OJK) dan Direktur Utama BPR Suryajaya Ubud.

Kaprodi MIH PPs Unwar, Dr. Simon Nahak, S.H., M.H., memaparkan, hukum investasi merupakan salah satu konsentrasi ilmu yang harus dikuasai mahasiswa MIH PPs Unwar. “Kampus sebagai rumah kaum intelektual, harus dicerdaskan terlebih dahulu, selanjutnya menyebarkan ilmu yang mereka dapatkan di masyarakat luas,” kata Simon.

Simon tak menampik hingga saat ini masih ada masyarakat yang menjadi korban investasi bodong. Ini membuktikan sosialisasi tentang investasi sehat dan hukumnya harus digencarkan lagi, bila perlu hingga ke pelosok daerah. Obsesi ingin kaya secara instan masih menjadi faktor utama korban terjerumus investasi tidak sehat. “Kalau menurut konsep Bali, itu Rwa Bhineda. Ada yang baik ada yang tidak baik. Ada nafsu di dalam diri manusia, dalam hal ini ingin cepat kaya sehingga lupa diri apakah yang diikuti investasi sehat atau tidak,” jelas praktisi hukum pidana tersebut.

Oleh karena itu, sebagai lembaga pendidikan tinggi, MIH PPs Unwar secara rutin memberi edukasi tentang hukum investasi, konsumen dan pertanahan ke tengah masyarakat yang dikemas dalam pengabdian kepada masyarakat. Apalagi, Bali sebagai destinasi pariwisata dunia, menjadi objek investasi tidak hanya oleh investor nasional tapi internasional.

“Bali itu ibarat gula, banyak dikerumuni semut. Tapi tak jarang semut mati di dalam gula. Jadi masyarakat sebagai konsumen harus dicerdaskan, tidak hanya di kalangan lembaga pendidikan,” katanya.

Kuliah umum menghadirkan pembicara I Nyoman Semadiarta, S.H., M.H., Direktur Utama BPR Suryajaya Ubud dan  I Gusti Bagus Adi Wijaya selaku Kasubag Edukasi Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional VIII Bali-Nusra.

I Gusti Bagus Adi Wijaya mengatakan, tema yang diusung sangat relevan dengan situasi saat ini, mengingat masih banyaknya masyarakat menjadi korban investasi tidak sehat.

Ia mencontohkan, tahun 2018 tercacat belasan koperasi ilegal dengan kerugian puluhan miliar di Bali. Hal ini terjadi karena kurangnya literasi ke masyarakat. Karenanya, kesempatan ini sekaligus dijadikan momentum sosialisasi peran, fungsi dan tugas OJK. “Mungkin karena OJK ini lembaga baru (8 tahun) sehingga belum semua masyarakat mengetahui tugas dan fungsi kami,” katanya

Bagus Adi Wijaya lebih lanjut memberikan saran sebelum masyarakat memutuskan berinvestasi, terlebih dahulu gunakan teori 2L (Legal dan Logis). Legal kaitannya dengan perizinan perusahaan dan logis artinya keuntungan yang ditawarkan masuk akal. Terkait perizinan, ia menyatakan tidak mesti dari OJK, sebab ada beberapa lembaga lain yang juga mempunyai hak menerbitkan izin kepada perusahaan investasi.

Sementara logis, bisa diukur dari pengembalian keuntungan yang ditawarkan. Acuannya adalah adalah suku bunga tabungan dan deposito di bank. “Biasanya di bank, bunganya 7 persen per tahun. Kalau ada yang menawari di atas itu, waspadalah, karena tidak logis,” ungkapnya. Terakhir, dia mengingatkan, perusahaan investasi yang legal pun tetap berpeluang melakukan kecurangan, sehingga prinsip kehati-hatian memang menjadi kunci utama. *pur

BAGIKAN