Waspada ”Fintech P2P Lending” Ilegal Manfaatkan Pelemahan Ekonomi Akibat Covid-19

Satgas Waspada Investasi (SWI) mengingatkan kepada masyarakat untuk selalu waspada terhadap penawaran-penawaran berupa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi ilegal.

Denpasar (bisnisbali.com) –Satgas Waspada Investasi (SWI) mengingatkan kepada masyarakat untuk selalu waspada terhadap penawaran-penawaran berupa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi ilegal. Sebab maraknya fintech peer to peer (P2P) lending ilegal kini sengaja memanfaatkan kondisi melemahnya perekonomian masyarakat akibat pandemi covid-19.
“Mereka mengincar masyarakat yang saat ini kesulitan ekonomi dan membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan pokok atau konsumtif,” kata Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing.

Melalui informasi tertulis, ia menyampaikan, pinjaman fintech ilegal ini sangat merugikan masyarakat karena mengenakan bunga yang tinggi, jangka waktu pinjaman pendek dan mereka selalu meminta untuk mengakses semua data kontak di handphone. Syarat-syarat tersebut sangat berbahaya, karena data ini bisa disebarkan dan digunakan untuk mengintimidasi saat penagihan.
Perlu diketahui P2P lending adalah salah satu fintech yang mempertemukan secara langsung pemilik dana (investor/lender) dengan peminjam dana kreditur/borrower). Cara ini menghilangkan fungsi intermediasi, yang selama ini dilakukan oleh bank.
Lebih lanjut Tongam menerangkan jumlah total fintech P2P ilegal yang telah ditangani SWI sejak 2018 hingga Juni 2020 mencapai 2591 entitas. Dalam penindakannya pada Juni, SWI berhasil menemukan 105 fintech P2P lending ilegal yang menawarkan pinjaman ke masyarakat melalui aplikasi dan pesan singkat di telepon genggam. 105 fintech P2P lending ilegal itu tidak terdaftar dan berizin dari Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan otoritas perizinan, pengaturan dan pengawasan layanan fintech peer to peer lending.

SWI dalam tugasnya melakukan pencegahan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi terus meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak khususnya Kepolisian RI guna mempercepat penindakan berbagai laporan investasi ilegal dan fintech ilegal yang ditemukan oleh SWI.
“Pihak Kepolisian sudah tergabung dalam SWI, semua temuan SWI juga selalu kami teruskan kepada pihak Kepolisian untuk segera dilakukan penindakan sesuai ketentuan. Penindakan yang cepat sangat diperlukan untuk mencegah para pelaku investasi ilegal dan fintech ilegal beroperasi kembali yang bisa merugikan masyarakat,” jelasnya.

SWI juga menyampaikan informasi Koperasi Sigap Prima Astrea telah diberikan normalisasi karena tidak melakukan kegiatan pinjaman online di luar anggota dan memiliki legalitas badan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.*dik

BAGIKAN