Warga Bali Dapat Diskon Piutang Pajak Kendaraan

Tahun lalu masyarakat Bali memperoleh keringanan berupa pemutihan denda dan bunga pajak kendaraan serta gratis biaya balik nama kendaraan.

Dewa Made Indra

Denpasar (bisnisbali.com) –Tahun lalu masyarakat Bali memperoleh keringanan berupa pemutihan denda dan bunga pajak kendaraan serta gratis biaya balik nama kendaraan. Oleh karena masih pandemi Covid-19, pada 2021 ini masyarakat Pulau Dewata juga mendapatkan diskon piutang pajak kendaraan. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2021, masyarakat Bali yang memiliki tunggakan pajak kendaraan selama beberapa tahun hanya membayar tunggakan selama dua tahun terakhir.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra pada acara sosialisasi Kebijakan Strategis Gubernur Bali di Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, Rabu (2/6) kemarin. Sesuai Peraturan Gubernur 21/2021 tentang Pembebasan Pokok Pajak serta Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga dan Denda Terhadap Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Gubernur Bali Wayan Koster mengeluarkan tiga kebijakan sekaligus yaitu Diskon Piutang Pajak Kendaraan, Gratis Bea Balik Nama dan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor.

Diskon Pajak Kendaraan diberikan kepada wajib pajak yang menunggak pajak lebih dari dua tahun yaitu  cukup membayar pajak dua tahun saja. Sementara pajak tahun ketiga dan seterusnya dibebaskan. Kebijakan diskon pajak tersebut dimulai 8 Juni sampai 3 September 2021.

Kebijakan gratis Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II (BBNKB II) dimulai 4 September hingga 17 Desember 2021. Gratis BBNKB II diberikan kepada wajib pajak yang akan melakukan proses balik nama, mutasi lokal dan mutasi dari luar Bali. Kebijakan Pemutihan Pajak merupakan pembebasan Bunga dan Denda terhadap pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan BBNKB II berlaku mulai 8 Juni sampai 17 Desember 2021.

Dewa Indra berharap relaksasi pajak dapat memberikan ruang dan kesempatan kepada masyarakat untuk menyelesaikan urusan pajak di tengah pandemi Covid-19 serta dapat meningkatkan pendapatan daerah.  “Saya harap kebijakan ini dapat dipahami oleh para petugas yang ada di lapangan, kemudian menyosialisasikan kepada masyarakat serta melakukan pelayanan prima saat masyarakat melakukan kewajibannya. Saya minta petugas memastikan masyarakat juga mendapatkan haknya sesuai yang diatur dalam pergub ini,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Made Santha mengatakan, selain relaksasi pajak kebijakan Gubernur Bali, juga terdapat kebijakan relaksasi pajak yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan yang diatur dalam PMK No. 20/PMK.010/2021 tentang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun 2021.

“Apabila masyarakat membeli mobil tertentu yang sudah diatur oleh pemerintah, pajak pembeliannya akan dibayarkan 100 persen dari PPnBM yang terutang untuk masa pajak Maret 2021 sampai Mei 2021. Periode kedua dibayarkan 50 persen dari PPnBM yang terutang untuk masa pajak Juni 2021 sampai Agustus 2021 dan periode ketiga dibayarkan 25 % dari PPnBM yang terutang untuk masa pajak September 2021 sampai Desember 2021,” terangnya. *wid

BAGIKAN