Walaupun Sudah Dapat Sembako, Bupati Karangasem Tetap Usulkan Calon Penerima BSU ke Diskop Bali

Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri S.Sos., M.AP., mengambil kebijakan strategis untuk warganya.

Amlapura (bisnisbali.com) -Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri S.Sos., M.AP., mengambil kebijakan strategis untuk warganya. Yakni, tetap akan mengusulkan calon penerima bantuan stimulus usaha (BSU) yang difasilitasi oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali, meskipun sebelumnya yang bersangkutan mendapatkan bantuan sembako dari APBD Karangasem.

 “Kami akan setorkan data calon penerima BSU ke provinsi kendati pun sebelumnya yang bersangkutan telah menerima sembako dari kami,” ujar bupati beberapa waktu lalu.

Kebijakan itu diambil Mas Sumatri usai bertemu Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali Drh. I Wayan Mardiana, selama dua jam beberapa hari lalu di Renon, Denpasar. Walaupun hari libur, ia bersama Kadis Koperasi dan UMKM Karangasem, I Nengah Toya, S.E., M.AP., bergerak cepat menemui Kadiskop dan UMKM Provinsi Bali untuk membahas wacana yang berkembang bahwa para penerima bantuan sembako dari pemerintah tidak berhak atas BSU, kendati benar usaha kecilnya bangkrut karena terdampak Covid-19.

Bupati perempuan pertama di Karangasem ini menjabarkan argumentasi atas kebijakan yang diambilnya. Merujuk pada tiga skema penanganan Covid-19 oleh Pemprov Bali, Mas Sumatri mengatakan bahwa skema II yaitu kebijakan penanganan dampak Covid-19 terhadap ekonomi dengan pagu anggaran sebesar Rp 220 miliar. “Pagu anggaran tersebut digunakan untuk penanganan atau penyelamatan kegiatan usaha akibat Covid-19. Saya ingat betul ucapan Pak Gubernur saat kami diberi penjelasan dan dokumennya ada. Sekali lagi, penyelamatan kegiatan usahanya,” ujarnya.

Bupati mengatakan, diperkuat dengan pertemuan 4 Mei 2020 yang dihadiri oleh Kadiskop dan UKM se-Bali di Diskop dan UKM Provinsi Bali yakni sosialiasi juknis penggunaan dana BTT penyelamatan usaha akibat dampak Covid-19 di Provinsi Bali. “Jadi saya ulang lagi, juknis penyelamatan usaha. Artinya apa, penerima bantuan adalah  seseorang yang memiliki usaha kecil yang terdampak. Tentu, tidak adil dan tidak benar jika gara-gara mendapat sembako yang merupakan bagian dari jaring pengaman sosial lalu usaha kecil itu tak boleh dapat BSU. Padahal nyata-nyata usahanya ambruk karena covid,” tegasnya.

Ia menganalogikan seorang penderita covid yang mendapatkan perawatan dari pemerintah. Orang ini telah mendapat bantuan kluster bidang kesehatan. Namun setelah sembuh, ia miskin dan tidak punya penghasilan. Ia dapat sembako dari JPS. “Jika dikatakan dobel bantuan, maka kasus begini juga dobel bantuan. Bantuan kesehatan dan JPS. Tapi gak masalah kan,” tandasnya menganalogikan.

Ditambahkan, sama dengan yang diributkan sekarang ini. Seorang pedagang kecil saat ini mendapat sembako karena tak memiliki cukup uang untuk bertahan hidup dengan keluarganya. Apa salahnya jika dagangannya agar bisa pulih kembali juga dibantu melalui bantuan stimulus usaha. “Kan memang sasaran BSU untuk menyelamatkan usahanya. Menyelamatkan orangnya dari kelaparan dengan JPS,” katanya.

Bupati mengatakan,  sejauh ini tidak ditemukan ketentuan hukum bahwa sesorang yang telah memperoleh sembako JPS tidak berhak atas BSU.  Untuk itu, bupati memerintahkan seluruh kepala desa dan lurah untuk menyetorkan semua usulan yang memenuhi syarat sesuai surat edaran Pj. Sekda tanggal 8 April 2020. “Jika hanya dapat sekadar sembako dari pemerintah,  tetapi syarat lain memenuhi, usulkan. Nanti kami yang akan menyetor langsung ke provinsi,” tegasnya.

Bupati mengatakan, bantuan stimulus usaha diperuntukkan bagi pelaku usaha informal seperti warung tradisional, pedagang asongan, pedagang kaki lima, pedagang keliling, industri rumah tangga, perajin, bengkel kecil, ojek konvensional/online, peternak dan pekerja harian, juga Industri Kecil dan Menengah serta UMKM. *adv/bud

BAGIKAN