Wacana Menparekraf ”Lukai” Budaya dan Masyarakat Bali

WACANA yang dilontarkan Menparekraf dan wakilnya yakni Bali serta tempat wisata Danau Toba akan  dijadikan pariwisata ramah wisman muslim, justru menunjukkan generiknya perspektif yang bersangkutan terhadap proyeksi pengembangan pariwisata nasional.

WACANA yang dilontarkan Menparekraf dan wakilnya yakni Bali serta tempat wisata Danau Toba akan  dijadikan pariwisata ramah wisman muslim, justru menunjukkan generiknya perspektif yang bersangkutan terhadap proyeksi pengembangan pariwisata nasional. Sejatinya  pembangunan pariwisata harusnya diarahkan pada pengembangan destinasi pariwisata menyangkut 4 pilar penting yakni infrastruktur/fasilitas yang menyangkut aksesibilitas dan sarana prasarana berkelas, security/safety/keamanan dan kenyamanan yang mampu menunjukkan adanya jaminan keamanan, kenyamanan dan komportabilitas,service atau pelayanan yang terbaik di level berklas dunia menyangkut pelayanan  keramahan dan kesopanan tingkat tinggi, serta promosi/marketing/branding pariwisata tanpa promosi nonsense.
Melihat empat pilar tersebut dari pernyataan Menparekraf dan wakilnya jelas tak satu pun mengarah pada upaya 4 pilar tersebut, mengingat negara yang maju pariwisatanya justru memperkuat 4 pilar ini. Artinya wacana yang dilontarkan oleh yang bersangkutan jelas melukai budaya, melukai  pariwisata berlandaskan budaya yang selama ini menjadi kebanggaan dan ciri khas pariwisata di Pulau Dewata ini. Selain itu pernyataan pejabat negara ini justru melukai semangat Bhineka Tunggal Ika dan menunjukkan rasisme, juga terlihat lemahnya visi daya energi untuk memperkuat pariwisata ke depan.
Menurut pengamat yang sekaligus pelaku pariwisata Wayan Puspanegara, wacana ramah wisman muslim sesungguhnya tak relevan, tak pantas dan tak logis di tengah kebutuhan pertahanan budaya local. “Pernyataan tersebut seharusnya tidak perlu diucapkan oleh seorang menteri dan wakilnya, karena hal ini justru mempersempit cara pandang pariwisata kita divtengah bangsa Arab yang  justru membuka diri terkait pariwisata. Jadi ini wacana aneh, nyeleneh, dan sekadar celoteh yang tak patut diucapkan oleh pemimpin atau menteri, sangat disayangkan. Ibarat atlet  startnya lemot dan keluar lintasan. Selanjutnya wacana ini jelas tak berlaku di Bali,  sebagai destinasi unggulan yang berlandaskan budaya serta  di beberapa daerah lainya, bahkan wacana ini jelas akan ditertawakan oleh wisman,  karena pemikiran yang sangat sempit sangat tidak realistis,” ungkapnya.
Ditambahkannya, pernyataan Menparekraf dan wakilnya patut dipertimbangkan kembali bila perlu pengetahuan mengenai kearifan lokal dan keramahan budaya lokal perlu untuk diperdalam. “Bila perlu training dulu untuk mengetahui lebih dalam mengenai apa itu pariwisata ramah, agar tidak justru menimbulkan pernyataan yang membias dan akhirnya justru berdampak pada kemarahan masyarakat, hendaknya pejabat Negara bisa menghadirkan suasana yang tenang dan mempererat NKRI bukan malah sebaliknya,” tegas Puspa Negara.
Pernyataan Menparekraf dan wakilnya ini juga mengundang kegeraman  anggota DPR RI Dapil Bali, I Wayan Sudirta, S.H. Dia menyayangkan pernyataan Menteri Pariwata Wisnuthama,  yang dalam berbagai kutipan di media disebut akan menyulap Bali dan Danau Toba lebih ramah terhadap wisatawan Muslim. Ia minta Menparekraf  jangan melontarkan pernyataan yang mengkotakkan golongan dan kelompok, tetapi mesti melihat fakta objektif secara sosial maupun historis. Sejak ratusan tahun masyarakat Bali sangat ramah dan toleran terhadap pendatang, baik Buddha, Kristen, maupun Muslim.
‘’Kalau benar ada pernyataan seperti itu, itu memojokkan orang dan pariwisata Bali yang seakan-akan tidak ramah terhadap wisatawan Muslim. Padahal, sampai Raja Salman berlibur di Bali dan memperpanjangnya beberapa hari, satu pun tidak ada keluhan bahwa Bali tidak ramah bagi Muslim. Karena sejatinya, Bali mengembangkan kepariwisataan berbasis budaya, keramahannya untuk semua umat manusia, bahkan semua makhluk, sesuai ajaran Tri Hita Karana, memuliakan sesama manusia, alam dan Tuhan,’’ ujar Sudirta.
Keramahan masyarakat Bali yang mayoritas Hindu ini juga tidak hanya di sektor pariwisata saja, namun juga pada kehidupan sehari-hari yakni sangat jelas terlihat masyarakat non-Hindu bisa  berdampingan dengan rukun. ‘’Jangankan wisatawan, semeton Muslim sudah ratusan tahun berinteraksi sosial dengan masyarakat Hindu di Bali tanpa pernah ada diskriminasi, toleransi yang sangat indah. Justru wacana-wacana seperti yang dilontarkan Menpar bisa memprovokasi suasana yang sudah rukun akan terkotak-kotak, membuat orang tersingggung, dan menimbulkan suasana psikologis yang tidak nyaman. Jangan sampai tanpa disadarinya, pernyataan Menpar justru mengadu domba umat Hindu dengan umat Muslim,’’ sambungnya.
Dalam konteks pengembangan pariwisata menampilkan kearifan lokal Bali dengan mengembangkan kepariwisataan budaya, dan tahun 2012 diketok palu menjadi  Perda No. 2 Tahun 2012. Isi perda tersebut merupakan sari-sari kearifan lokal Bali yang telah dibangun ratusan tahun dan tidak pernah ada wacana pariwisata Bali bersifat diskriminatif pada golongan wisatawan tertentu. Sudirta minta Menteri Pariwisata Wisnuthama mendengar dan menyerap lebih banyak lagi tentang nilai-nilai budaya Bali, menyandingkannya dengan prinsip-prinsip bernegara yang berdasarkan Pancasila dan menjaga budaya Nusantara yang bhinneka ini secara baik.
Hal senada juga diungkapkan anggota DPRD Bali yang juga pelaku pariwisata AA Ngurah Adhi Ardhana, bertahun tahun terjun dan menggeluti dunia pariwisata membuatnya paham betul arti dari kata ramah. Karena keramahan ini pula masyarakat dan pariwisata kita yang cenderung polos dan masih kental dengan budaya lokal ini sampai terporak poranda oleh terorisme.  ‘’Sebaiknya Menteri fokus pada pengembangan kepariwisataan, untuk Bali, yang menyumbang devisa sangat besar kepada negara, namun masyarakatnya sebdiri  belum merasakan dan mendapat kontribusi balik yang seimbang untuk merawat berbagai sumber penghasil devisa tersebut. Jangan masyarakat kita yang sudah berupaya meningkatkan kualitas pariwisata malah lagi diganggu dengan pernyataan yang justru membuat masyarakat resah,’’ katanya.
Adhi Ardhana menyoroti akan lebih bijak kalau pejabat negara dalam hal ini menteri memikirkan bagaimana program pariwisata bisa makin ditingkatkan dan pariwisata Bali makin dikenal lebih luas, wisatawan yang datang juga memang benar-benar mereka yang ingin berlibur dan menikmati potensi ada bukan nyambil kerja atau hanya memanfaatkan akomodasi murah yang belum tentu bisa dijamin keamanan dan kenyamanannya. *ita

BAGIKAN