UU Cipta Kerja Percepat Transformasi Ekonomi  

UU Cipta Kerja memberikan peluang dalam rangka pembukaan lapangan kerja bagi rakyat Indonesia.

Denpasar (bisnisbali.com) UU Cipta Kerja memberikan peluang dalam rangka pembukaan lapangan kerja bagi rakyat Indonesia. Dengan diberlakukannya UU Cipta Kerja, akan mempermudah investasi, menggairahkan dunia usaha, sehingga mempercepat transformasi ekonomi di Indonesia. Hal tersebut diungkapkan pengamat ekonomi, Prof. Dr. Ida Bagus Raka Suardana, S.E., M.M, di Denpasar, Senin (12/10) kemarin.

Menurutnya, UU Cipta Kerja merupakan ide yang sangat bagus terlebih dalam rangka pembukaan lapangan kerja di Indonesia terutama bagi pengangguran yang setiap tahun terus bertambah. “Presiden Jokowi menggabungkan sekitar 30 undang-undang, perda dan sebagainya dalam satu udang-undang, sehingga tidak terjadi tumpang tindih. Tujuannya agar mempermudah investasi dan memotong birokrasi yang berlebihan,” ungkapnya.

UU Cipta Kerja, dikatakannya, juga mempermudah para pelaku UMKM, koperasi hingga start-up di Indonesia untuk berkembang. Hal ini akan memancing tumbuhnya usaha-usaha baru serta membuat dunia usaha bergairah dengan berbagai kemudahan yang ada. Demikian juga dengan diberlakukannya UU Cipta Kerja akan lebih menarik minat generasi muda untuk menciptakan start-up.

Menurutnya, jika Indonesia tidak melakukan hal ini maka akan tertinggal dengan negara-negara lain seperti Vietnam dan sebagainya yang sudah lebih dulu melakukan perubahan sistem perekonomian. Di sisi lain, adanya isu UU Cipta Kerja ini akan mempermudah tenaga kerja asing, menurutnya, ini menjadi peluang bagi tenaga kerja di Indonesia untuk meningkatkan kualitas diri. Termasuk adanya kebijakan tenega kerja kontrak bisa dijadikan kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM.

“Selama ini kan sering terjadi, saat menjadi tenaga kerja kontrak akan lebih giat dan rajin bekerja, demikian setelah diangkat menjadi karyawan tetap akan muncul rasa malas karena ada di posisi nyaman. Jadi, menurut saya kebijakan itu wajar-wajar saja,” ungkapnya.

Prof. Raka Suardana menegaskan, adanya penolakan terhadap UU Cipta Kerja ini dikarenakan sosialisasi yang kurang. Dia menyadari di tengah pandemi yang kian banyaknya pengangguran membuat pemerintah mempercepat realisasi UU Cipta Kerja dalam upaya menarik investor, namun yang terjadi hoax lebih dulu beredar sehingga banyak penolakan.

Untuk itu, dirinya menyarankan agar sosialisasi melibatkan anak muda yang kreatif dan paham terhadap UU Cipta Kerja sehingga lebih mudah dipahami dan dipercaya oleh generasi muda saat ini. “Selama ini yang terjadi kan duluan hoax yang beredar sehingga terjadi aksi penolakan. Demikian ketika yang menjelaskan UU Cipta Kerja ini adalah politikus, anak muda akan apriori duluan,” imbuhnya. *wid

BAGIKAN