Tutupi Biaya Pemeliharaan, Selain bisa Lakukan Realokasi Anggaran, DTW Dituntut Inovatif

KEPALA Bapelitbang Kabupaten Tabanan, IB Wiratmaja mengungkapkan, sementara ini belum ada kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Tabanan untuk menganggarkan bantuan DTW dalam ikut meringankan beban biaya operasional di tengah tidak adanya pendapatan.

KEPALA Bapelitbang Kabupaten Tabanan, IB Wiratmaja mengungkapkan, sementara ini belum ada kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Tabanan untuk menganggarkan bantuan DTW dalam ikut meringankan beban biaya operasional di tengah tidak adanya pendapatan. Meski begitu, sebenarnya ada sejumlah upaya yang bisa dilakukan DTW dalam menyikapi nihilnya pendapatan dan sekaligus mencegah bangkrut, namun hal itu belum dilakukan oleh DTW hingga saat ini.

“Belum melakukan upaya antisipasi, namun tiba-tiba kemudian DTW ini mengaku kewalahan menalangi biaya operasional,” tuturnya.

Menyikapi nihilnya pendapatan di tengah penutupan sementara kawasan DTW, ujar Wiratmaja, sebenarnya ada dua hal yang harus dilakukan. Satu, DTW harus melakukan kebijakan internal dan kedua melakukan kebijakan eksternal.

Paparnya, kebijakan internal adalah mengatur kembali keuangan mereka (DTW) dengan persetujuan badan pengelola (Bupati Tabanan) dan jajaran pemerintahan terkait. Katanya,

rapat bersama,  maka pihaknya yakin permasalahan yang dihadapi DTW terkait biaya operasional akan ada solusi.

Sambungnya, selama ini sebelum pandemi melanda, situasi DTW berjalan dengan baik dan memiliki semacam pengelolaan keuangan sendiri seperti APBD. Ada pendapatan dan ada posting belanja selama satu tahun. Katanya, selama ini apa yang ada di anggaran tersebut selama satu tahun dengan adanya pandemi, mestinya dilakukan realokasi atau refokusing kembali.

Semisal, tahun ini kegiatan promosi tidak dijalankan karena pandemi, maka alokasi dana promosi tersebut bisa dipindahkan untuk dana pemeliharaan kawasan. Selain itu misalnya ada anggaran yang sebelumnya untuk reward diberikan ke karyawan, hal itu juga bisa ditunda untuk diberikan. Terpenting, saat ini bisa menggaji karyawan.

Di sisi lain, untuk kebijakan eksternal maksudnya adalah, saat ini karena dengan adanya pandemi membuat DTW menjadi nihil pendapatan, namun jangan sampai kondisi tersebut membuat DTW hanya bersikap pasif atau menunggu pandemi ini berlalu. Menurutnya, DTW harus membuat sejumlah inovasi yang bisa mendatangkan pendapatan sesuai potensi daerah, namun masih dalam koridor protokol antisipasi pandemi corona.

Misalnya, menggerakkan masyarakat sekitar kawasan DTW yang terdampak pandemi untuk menghasilkan pendapatan sekaligus pendapatan bagi DTW. Contohnya, untuk di DTW Ulun Danu Beratan yang merupakan sentra penghasil sayur-mayur dan strowberi. Menurutnya, potensi tersebut kemudian bisa dikemas oleh pihak DTW untuk dijual dalam bentuk paket parcel dengan branding Ulun Danu Beratan.

“Dari upaya itu, masyarakat sekitar akan terbantu begitu juga pihak DTW juga tetap bisa mendapatkan pendapatan lain dari melakukan inovasi penjualan walaupun tidak menjual tempat atau objek,” ujarnya.

Hal sama bisa dilakukan oleh DTW Tanah Lot. Terang Wiratmaja, di tengah penutupan dan tutupnya toko-toko suvenir di kawasan tersebut, pihak DTW harusnya melakukan terobosan. Salah satunya bisa bekerja sama dengan pihak lain, sehingga toko suvenir di kawasan tersebut bisa terbantu dengan terjualnya produk. Di sisi lain, pihak DTW juga mendapatkan pendapatan lain di tengah tutupnya kawasan.

Sementara itu, rata-rata potensi dari empat DTW yang ada di Kabupaten Tabanan selama ini yakni DTW Tanah Lot, DTW Ulun Danu Beratan, DTW Jati Luwih dan DTW Alas Kedaton untuk sumbangan terhadap PAD Kabupaten Tabanan dipasang mencapai Rp 186 miliar pada 2020 dan angka tersebut mencerminkan juga pencapaian realisasi tahun sebelumnya.

“Dari empat DTW tersebut, hanya Tanah Lot yang memberi andil cukup besar ke pada PAD mencapai 55 persen. Sementara untuk DTW lainnya kontribusi terhadap PAD kecil, sekitar 14 persen dan sisanya mereka (DTW) kelola sendiri,” kilahnya. *man

BAGIKAN