Tulisan Aksara Bali harus di Atas Tulisan Latin

Gubernur Bali sebelumnya telah menerbitkan Pergub Bali No. 80 tahun 2018 tentang perlindungan dan penggunaan bahasa, aksara dan sastra Bali serta penyelenggaraan bulan bahasa Bali

Gubernur Bali, Wayan Koster.

Denpasar (bisnisbali.com) – Gubernur Bali sebelumnya telah menerbitkan Pergub Bali No. 80 tahun 2018 tentang perlindungan dan penggunaan bahasa, aksara dan sastra Bali serta penyelenggaraan bulan bahasa Bali. Pergub telah mengatur penggunaan aksara Bali pada papan nama kantor, jalan, gedung sarana pariwisata dan fasilitas umum lainnya.

Gubernur Bali, Wayan Koster mengatakan aksara Bali merupakan huruf yang digunakan untuk menuliskan segala aspek kehidupan masyarakat Bali sejak dahulu sebelum dikenal huruf latin.

“Penggunaan aksara Bali dalam  penulisan papan nama kantor, jalan, gedung sarana pariwisata dan fasilitas umum lainnya. Untuk memulihkan aksara Bali sebagaimana tersebut di atas maka Peraturan Gubernur Bali nomor 80 tahun 2018 tentang perlindungan dan pengayoman bahasa aksara dan sastra Bali serta penyelenggaraan bulan bahasa Bali menentukan posisi aksara Bali dalam penulisan papan nama kantor, jalan, gedung, sarana pariwisata dan fasilitas umum lainnya di atas nama yang ditulis dengan huruf latin,” tandasnya.

Penentuan posisi aksara Bali di atas huruf latin adalah untuk memuliakan aksara Bali. Penggunaan aksara Bali merupakan bentuk penguatan identitas budaya daerah sebagai bagian utuh kekayaan budaya nasional dalam kerangka ideologi Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.
“Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 236 ayat 4 memberikan kewenangan kepada kepala daerah menyusun peraturan daerah yang memuat materi muatan lokal,” terangnya.
Papan nama kantor, jalan, gedung, sarana pariwisata dan fasilitas umum lainnya yang ditulis dengan aksara Bali tetap menggunakan bahasa Indonesia.

 “Aksara huruf latin ke dalam aksara Bali tetap mengikuti kaidah bahasa Indonesia dalam peraturan penggunaan aksara Bali dalam penulisan papan nama kantor, jalan, gedung, sarana pariwisata dan fasilitas umum lainnya ditentukan dengan tulisan warna hitam dan latar belakang warna gradasi merah ke putih,” tukasnya.

Peraturan Gubernur Bali nomor 80 tahun 2018 tentang perlindungan dan penggunaan bahasa, aksara dan sastra Bali serta penyelenggaraan bulan bahasa Bali telah menentukan persyaratan dan proses penetapan produk hukum daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. UU tersebut setelah melalui proses fasilitasi verifikasi dan disetujui oleh Kementerian dalam negeri RI sehingga dapat diundangkan pada tanggal 26 September 2018.

“Seluruh masyarakat Bali agar melaksanakan Pergub nomor 80 tahun 2018 tentang perlindungan dan penggunaan bahasa, aksara dan sastra Bali serta penyelenggaraan bulan bahasa Bali dengan baik penuh semangat dan penuh rasa bangga dalam rangka mewujudkan visi nangun sat kerthi Loka Bali,” ucapnya memungkasi. *pur

BAGIKAN