Triwulan Pertama, Raihan PKB Bali Lampaui Target

Meski dalam kondisi kritis akibat merebaknya Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), pendapatan dari pajak kendaraan bermotor (PKB)  mampu melampaui target.

Denpasar (bisnisbali.com) –Meski dalam kondisi kritis akibat merebaknya Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), pendapatan dari pajak kendaraan bermotor (PKB)  mampu melampaui target. Kepala  Bapenda Provinsi Bali, I Made Santha, S.E. M.Si.,  mengatakan PKB yang ditargetkan 20% telah mencatat 22% per 18 Maret.

Perkembangan PAD Bali hingga 18 Maret 2020 sudah mencapai angka 19, 69%.  “Unsur PAD banyak, ada pajak dan retribusi daerah, kemudian pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain PAD.  Ada 4 komponen, dari 4 komponen itu saya melihat retribusi belum memenuhi target, bahkan pengelolaan kekayaan daerah masih nol laporannya karena sistem pelaporan itu paling tidak minimal per triwulan dilaporkan mungkin ini masih bergerak,” ungkapnya.

Meski demikian berbicara PAD, kata Santha, komponen pajak daerah itu ada 5 yaitu PKB, bea balik nama kendaraan bermotor  (BBNKB),  pajak bahan bakar, pajak air permukaan dan  pajak rokok. “Kewenangan untuk Bali di 2  komponen yaitu PKB & dan BBNKB. Dari  PKB peroleh kita sudah 22% lebih  dan BBNKB 24% lebih per 18 Maret. Sedangkan kita secara keseluruhan targetkan 20% perolehan, kalau kita melihat perbandingan hari ini berarti PKB dan BBNKB sesungguhnya sampai dengan 18 Maret ini sudah melampaui  target,” tandasnya.

Melihat kecenderungan saat ini,  keinginan masyarakat untuk main di otomotif  dengan adanya isu Covid-19 mengalami penurunan. “Kami sudah mengundang 25 teman-teman dealer besar yang ada di Bali, baik itu roda dua maupun roda empat. Menurut mereka sampai dengan Maret itu belum ada perubahan terhadap keinginan masyarakat untuk membeli kendaraan baru sampai Maret ini,” tukasnya.

Diakui main dealer tersebut belum berani memprediksi apa yang akan terjadi pada April nanti. Mereka belum berani membuat proyeksi untuk triwulan ke dua. “Tapi secara umum kalau isu covid ini berkepanjangan, kita akan terkena dampak juga. Karena kita sadari bahwa Bali ini lokomotif pertumbuhan ekonominya adalah sektor pariwisata, yang saat ini ada batasan-batasan kunjungan,” ucapnya.

Bila pendapatan dari bea balik nama kendaraan baru tidak memenuhi target maka akan dioptimalkan dari pajak kendaraan bermotor.  Selain itu pihaknya juga akan melakukan langkah inovatif yaitu dengan intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan. Intensifkan yaitu dengan melihat kembali terhadap tunggakan – tunggakan pajak yang ada.  Selain itu pihaknya akan melihat kembali pajak air permukaan, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki provinsi.

Sementara terkait ekstensifikasi, saat ini belum memungkinkan dilakukan karena sektor pariwisata Bali tersebut tengah mengalami goncangan. Oleh karena itu pragram ekstensifikasi ditunda hingga kondisi memungkinkan.

Sementara itu perbandingan realisasi penerimaan pendapatan daerah 18 Maret 2019 dan realisasi 18 Maret 2020. PAD 2019, realisasi hingga 18 Maret  Rp 644 miliar 374 juta lebih, sedangkan 2020 realisasi Rp 741 miliar 10 juta lebih. Jadi ada peningkatan Rp 96 miliar 636 juta lebih.

Hal tersebut bersumber dari pajak daerah dengan  realisasi sampai dengan 18 Maret 2019 Rp 586 miliar 381 juta lebih. Dan  2020 realisasi Rp 681 miliar 763 juta lebih. PKB hingga 18 Maret 2019 realisasi Rp 304 miliar 245 juta lebih,  2020 realisasi Rp 337 miliar 681 juta lebih. BBNKB 18 Maret 2019 realisasi Rp 214 miliar 489 juta lebih,  2020 realisasi Rp274 miliar 114 juta lebih. *pur

BAGIKAN