Denpasar (Bisnis Bali) – Dalam upaya mendukung peningkatan transaksi elektronifikasi, Bank Indonesia (BI) mengoptimalisasi Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) sebagai pemersatu transaksi pembayaran nasional.
“GPN merupakan solusi dalam rangka menciptakan ekosistem pembayaran yang saling interkoneksi dan interoperabel sehingga ke depan diharapkan dapat mencapai sistem pembayaran nasional yang aman, lancar dan terpercaya,” kata Kepala KPw BI Bali Causa Iman Karana di Kampus Universitas Warmadewa, Kamis (14/3).
Menurutnya BI menyadari kebutuhan masyarakat akan alat pembayaran yang cepat, mudah, praktis, dan aman makin meningkat. Namun, masih terdapat fragmentasi, inefisiensi dan risiko keamanan yang dihadapi konsumen. Itu seperti platform sistem pembayaran juga masih bersifat eksklusif sehingga belum mampu menyediakan ekosistem layanan yang dapat saling melayani (interoperabel).
“Ilustrasi paling sederhana yang sering kita jumpai adalah masih banyaknya deretan mesin ATM di mall dan berjejernya mesin-mesin EDC di kasir supermarket,” ujarnya.
Oleh karenanya ketentuan GPN harus diterakan antara lain mengatur kewajiban perbankan sebagai pihak yang terhubung dengan GPN agar terkoneksi dengan 1 lembaga switching pada 31 Desember 2017. Selanjutnya, terkait kewajiban untuk terkoneksi dengan 2 lembaga switching, paling lambat pada 30 Juni 2018.
Cik biasa ia disapa juga menegaskan ketentuan GPN juga mengatur mengenai branding nasional salah satunya kewajiban penerbitan kartu ATM dan atau debet berlogo nasional untuk mulai terbit pada 31 Maret 2018. Selain itu, juga terdapat kewajiban pemasangan logo nasional pada kanal pembayaran berupa ATM, mesin EDC, agen, payment gateway dan kanal pembayaran lainnya
“Kebangkitan ekonomi digital adalah sebuah keniscayaan akan bentukan baru struktur ekonomi masa depan, yang tentunya harus kita sikapi dan persiapkan. BI senantiasa menempatkan diri sebagai institusional leader dalam mendorong pengembangan ekonomi digital,” tegas Cik.*dik