Tingkatkan PAD, Optimalkan Penerimaan Pajak Daerah

Selain pendapatan dari sektor pertanian dan pariwisata, Pemkab Tabanan berupaya meningkatkan pendapatan dari penerimaan pajak daerah guna meningkatkan PAD serta menunjang kebijaksanaan pemerintah dalam daya saing dan kesejahteraan masyarakat.

PERJANJIAN - Penandatanganan Dokumen Perjanjian Kerja Sama antara Pemkab Tabanan dan Dirjen Perimbangan Keuangan RI.

Tabanan (bisnisbali.com) –  Selain pendapatan dari sektor pertanian dan pariwisata, Pemkab Tabanan berupaya meningkatkan pendapatan dari penerimaan pajak daerah guna meningkatkan PAD serta menunjang kebijaksanaan pemerintah dalam daya saing dan kesejahteraan masyarakat. Ini seiring perkembangan teknologi sehingga pengelolaan perpajakan daerah yang modern perlu segera dilakukan.

Terkait hal itu, Bupati Tabanan Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M., menandatangani Perjanjian Kerja Sama Tahap III Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah antara DJP, DJPK dan Pemda yang dilaksanakan secara daring melalui zoom meeting oleh Kementerian Keuangan lewat Direktorat Perimbangan Keuangan, Rabu (21/4) kemarin.

Penandatanganan secara langsung dilakukan Bupati Sanjaya di ruang rapat utama Kantor Diskominfo Tabanan, disaksikan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan RI Astera Primanto Bhakti. Penandatanganan perjanjian kerja sama dilakukan bersamaan dengan 77 pemda lainnya.

Astera Primanto Bhakti mengatakan, penerimaan pajak baik pusat maupun daerah tidak bisa lepas dari kerja sama dan kolaborasi dari berbagai pihak. Direktorat Jenderal Pajak memiliki sekitar 400  kantor di seluruh Indonesia. “Di provinsi, kabupaten dan kota mungkin ada 542 kantor. Jadi, mohon maaf kalau ada daerah yang belum kebagian perjanjian ini,” ujarnya.

Kegiatan kali ini merupakan penandatanganan dokumen perjanjian yang ketiga kalinya sejak tahun 2019 lalu. Kerja sama ini awalnya berupa plakat, suatu kerja sama yang sifatnya saling melengkapi dan saling memberi. Itu karena Kementerian Keuangan khususnya Dirjen Pajak, daerah dan Dirjen Perimbangan Keuangan masing-masing membutuhkan data dan informasi. Sebanyak 84 pemda telah melakukan penandatanganan. ‘’Kita mulai dengan tujuh pemda sebagai pilot project, kemudian meningkat menjadi 78 dan ditambah yang saat ini. Kami harapkan bisa mencakup seluruh daerah yang ada,” jelasnya.

Dengan telah ditandatanganinya Dokumen Perjanjian Kerja Sama antara Pemkab Tabanan dan Dirjen Perimbangan Keuangan RI, Bupati Sanjaya berharap bisa mengoptimalkan penyampaian data dan informasi keuangan daerah serta pengawasan bersama atas kepatuhan wajib pajak. Selain itu, sebagai upaya meningkatkatkan pelayanan pemanfaatan program dan optimalisasi pelayanan perpajakan kepada masyarakat, sehingga bukan saja memberi keuntungan bagi daerah, tetapi juga terwujudnya kesejahteraan masyarakat. *man

BAGIKAN