Tidak Sensitif, Naikkan Retribusi di Tengah Tekanan Virus Corona

VIRUS corona telah memporak-porandakan pariwisata Indonesia, termasuk Bali.

Saat dunia pariwisata di Indonesia terpuruk karena adanya wabah, pungutan dan retribusi menyebabkan polemik karena dianggap tidak sensitif dengan kondisi pariwisata di tengah wabah virus corona. Apa yang harus dilakukan?

VIRUS corona telah memporak-porandakan pariwisata Indonesia, termasuk Bali. Wisatawan Tiongkok telah cukup lama menduduki posisi teratas dalam statistik kunjungan. Jika dilihat dari data secara year-on-year (YoY), penurunan wisatawan di Bali telah mencapai 50 persen. Sementara potensi pemasukan yang hilang telah mencapai Rp 50 miliar per hari.

Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi terpuruknya pariwisata Bali dan 9 destinasi unggulan lainnya.

Pemerintah pusat menggelontorkan dana Rp 443,39 miliar untuk penurunan biaya penerbangan di 10 destinasi utama yang berlaku sepanjang Maret hingga Mei 2020.Pemerintah juga telah menyuntikkan dana Rp 3,3 triliun untuk pembebasan pajak hotel dan restoran bagi pengusaha. Namun semangat besar dari pemerintah ini tampak kurang bersambut di Kabupaten Bangli.

Di sini wisatawan masih diberatkan oleh sejumlah pungutan dan biaya retribusi yang direstui Pemerintah Kabupaten Bangli berdasar Perbup 37/2019.

Setiap kendaraan yang ingin memasuki kawasan wisata di Kintamani akan dihadang petugas di pinggir jalan raya untuk membayar biaya retribusi Rp 30 ribu. Terhitung sejak 1 Januari 2020, biaya tak lazim yang hanya berlaku di Kabupaten Bangli ini justru dinaikkan menjadi Rp 50 ribu.

Di tengah terpuruknya pariwisata Bali, keputusan Pemkab Bangli ini dinilai tidak sensitif terhadap berkembangnya isu virus corona yang nyaris mematikan bisnis wisata sejumlah pengusaha kecil dan menengah.

Association of The Indonesian Tours And Travel Agencies (ASITA) Bali dan Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali Bangli dalam dengar pendapat dengan DPRD Bangli pada Senin, 2 Maret 2020 lalu mengatakan, Bupati Bangli juga dinilai tidak pro terhadap perekonomian rakyat yang sangat bergantung pada pariwisata. “Kebijakan stimulus dari pemerintah pusat harus kita dukung dalam semangat yang sama. Kenaikan retribusi ini menurut saya menjadi kontraproduktif dari semangat bersama kita untuk membangkitkan kembali pariwisata. Kami sekarang sedang menunggu respons positif dari Pemkab Bangli agar menunda kenaikan retribusi. Saya yakin pariwisata bisa terbantu jika wisatawan dibebaskan dari sejumlah biaya yang membebani,” ujar I Ketut Mardjana, Ketua PHRI Bangli.

Usulan dari PHRI dan ASITA Bali mendapat dukungan dari DPRD Bangli yang telah mengirim rekomendasi kepada Bupati agar segera menunda kenaikan retribusi dan meninjau ulang kebijakan yang dianggap merugikan wisatawan tersebut. DPRD Bangli telah menulis surat resmi agar kepala daerah mau menunda pelaksanaan retribusi setidaknya hingga Januari 2021.Sejauh ini Pemkab Bangli menyatakan akan menindaklanjuti rekomendasi dari DPRD Bangli.

Bupati belum bisa memastikan apakah kebijakan itu akan menunda retribusi atau tidak. Ia mengatakan, kebijakannya tidak boleh tergesa-gesa. Saat ini, seperti sejumlah destinasi penting lainnya di Indonesia, Provinsi Bali sangat mengandalkan kunjungan wisatawan dalam negeri. Tiket pesawat yang telah didiskon lewat bantuan subsidi dari pemerintah diharapkan mampu mendorong orang Indonesia untuk berlibur di dalam negeri. Sebagai destinasi favorit, Bali adalah wajah pariwisata Indonesia. Kebijakan retribusi Pemkab Bangli dapat merusak citra pariwisata Bali jika tidak segera diselesaikan.

Para pelaku pariwisata berharap ada tindak lanjut yang sifatnya urgen dalam masalah ini akibat situasi yang makin mengkhawatirkan, pengecualian ini tentunya diharapkan bisa membangkitkan dunia pariwisata meskipun tidak 100%, namun dianggap menjadi angin segar yang sedang dinantikan oleh para pelaku pariwisata. *ita

BAGIKAN