Terkait Pelanggar Prokes, Dimasukan Perwali PKM, Denpasar Rancang Sanksi Sesuai Inpres

Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar menilai banyak masyarakat yang mulai abai terhadap protokol kesehatan (prokes).

 Dewa Gede Rai

Denpasar (bisnisbali.com) –Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar menilai banyak masyarakat yang mulai abai terhadap protokol kesehatan (prokes). Dengan demikian, pengawasan akan lebih ditingkatkan berikut dengan rancangan sanksi yang mengacu pada Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 tahun 2020.

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Dewa Gede Rai dikonfirmasi, Minggu (9/8) kemarin, mengatakan setelah tempat publik dibuka, ternyata banyak masyarakat yang melakukan kumpul-kumpul tanpa masker. “Untuk itu, kami akan tingkatkan pengawasan,” ungkapnya.

Pihaknya akan meminta satgas di masing-masing wilayah tersebut untuk melakulan pemantauan ke tempat publik, selain juga menyasar rumah kos. “Kita jangan sampai lengah, meski kasus sudah menurun. Tidak boleh lengah sedikit pun,” kata Dewa Rai.

Selain pengetatan pengawasan, saat ini juga tengah dirancang sanksi yang lebih tegas. Jika selama ini sanksi bagi pelanggarnya hanya sanksi administrasi, kini tengah dirancang sanksi berupa denda atau kerja sosial.

Dalam pembuatan sanksi ini, kata Dewa Rai akan mengacu pada Intruksi Presiden Nomor 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. “Sanksi masih dibuat. Ini akan ditambahkan pada Perwali Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM),” jelasnya.

Nantinya dalam Perwali PKM akan diisi tambahan beberapa pasal dengan menyesuaikan pada Inpres Nomor 6 tahun 2020 tersebut. “Dengan adanya Inpres, sanksi denda atau kerja sosial bisa ditambahkan di Perwali PKM yang sedang direvisi agar sesuai Inpres tersebut,” imbuhnya. *wid

BAGIKAN