Terapkan Pembebasan PHR, Diparda Tunggu Rapat Koordinasi

Dalam revovery pariwisata Indonesia pascacorona, pemerintah pusat sudah menetapkan kebijakan pembebasan pajak hotel dan restoran di 10 destinasi termasuk Bali.

WISATAWAN - Wisatawan yang berkunjung ke daya tarik di Kabupaten Gianyar.

Gianyar (bisnisbali.com) –Dalam revovery pariwisata Indonesia pascacorona, pemerintah pusat sudah menetapkan kebijakan pembebasan pajak hotel dan restoran di 10 destinasi termasuk Bali. Terkait hal tersebut, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar AA. Gede Putrawan, mengatakan Pemerintah Kabupaten Gianyar masih menunggu pelaksanaan rapat koordinasi dengan pemerintah Provinsi Bali.

Putrawan menyampaikan dalam penerapan pembebasan PHR membutuhkan panduan aturan teknis penerapannya. Aturan teknis ini akan dibahas dalam rapat koordinasi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Ia menjelaskan rapat koordinasi ini akan dilaksanakan Jumat mendatang melibatkan pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, instansi terkait dan asosiasi pariwisata. “Ini termasuk mencakup asosiasi PHRI dan asosiasi pariwisata lainnya,” ungkap Putrawan.

Dipaparkannya, recovery pariwisata Bali pasca corona paling tepat dilaksanakan di tingkat provinsi. Ini bagian penerapan one island management. Pengelolaan pariwisata Bali mesti menerapkan manajemen satu pulau. Ini termasuk dalam pemulihan pariwisata Bali pascavirus corona mesti menerapkan manajemen satu pulau.

Tidak hanya di Tiongkok, virus corona sudah terjangkit di Singapura, Korea Selatan, Italia, Jepang termasuk Indonesia. Kondisi ini praktis menurunkan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia termasuk ke Bali.

Gede Putrawan menambahkan dalam revovery pariwisata Bali antara lain mesti dilaksanakan promosi bersama. Promosi bersama ini mesti dilakukan bersama di tingkat provinsi sebagai bagian penerapan manajemen satu pulau. *kup

BAGIKAN