Tekan Perkembangan KUPVA tak Berizin, Ini yang perlu Dilakukan

Ketua Asosiasi Pedagang Valuta Asing Bali Ayu Astuti Dhama mengatakan pada akhir 2019 ditemukan ada 12 konter yang melakukan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) tidak berizin di Ubud.

Gianyar (bisnisbali.com) –Ketua Asosiasi Pedagang Valuta Asing Bali Ayu Astuti Dhama mengatakan pada akhir 2019 ditemukan ada 12 konter yang melakukan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) tidak berizin di Ubud. Untuk menekan berkembang suburnya KUPVA atau biasa masyarakat kenal money changer (MC) tidak berizin ini perlu melibatkan kerja desa adat.

“Perlu adanya kerja sama dengan desa adat agar bisa membrantas berkembanganya KUPVA tidak berizin sekaligus menyelematkan sektor pariwisata di Ubud,” katanya di Ubud, Senin (10/2) .
Menurutnya penipuan yang umumnya terjadi yaitu penggunaan kurs tidak masuk akal dan kasus kurang bayar. Keberadaan MC tidak berizin ini rentan mempengaruhi sektor pariwisata termasuk perekonomian Bali, apalagi Ubud sebagai daerah tujuan wisata di Bali. Dengan bekerja sama Desa Adat maupun Kelurahan dalam melakukan penertiban diharapkan dapat membantu efektivitas penertiban tersebut dengan tidak bertransaksi dengan KUPVA BB tidak berizin. Dengan tidak bertransaksi maka ruang gerak KUPVA tidak berizin tersebut menjadi terbatas.

“Kami harapkan desa adat bisa mengeluarkan peparem atau aturan maupun sanksi terkait KUPVA tidak berizin,” harapannya.
Camat Ubud IB. Putu Suamba, M.Si., berharap, KUPVA di Ubud semuanya memiliki izin usaha atau legal demi kenyamanan maupaun keamanaan dalam bertransaksi bagi wisatawan mancanegara. Ke depannya semua satu komitmen KUPVA resmi memiliki kekuatan hukum.

“Wisatawan merupakan salah satu income sehingga harus diberikan servis dan kenyamanan yang memuaskan ketika berkunjung ke Ubud. Pelaku KUPVA harus berusaha sesuai harapan asosiasi dan BI,” katanya.
Pihaknya mengakui belum menerima laporan adanya MC ilegal mengingat sistem pelaporan kemungkinan ke asosiasi langsung. Selain itu kewenangan penindakan berada di Kepolisian. Kendati demikian pihaknya menyambut positif dilakukannya sosialisasi KUPVA berizin ke Kecamatan Ubud mengingat ada 32 desa.
Hal sama dikatakan Bendesa Alit Majelis Desa Adat Kecamatan Ubud, I Made Suardana. Kata dia, berusaha terus mendukung apa yang diinginkan asosiasi maupun BI. “Sebagai pemangku adat mendukung ajegnya kepariwisataan Bali dan akan menyampaikan ke krama adat untuk ikut mengawasi para penjual valuta asing,” katanya.

Terkait peparem, kata dia, akan mengadakan pembicaara ke krama desa adat sebab punya aturan yang mengatur intern masing-masing baik berupa awig-awig maupun peparem. “Jika memungkinan mendukung bisa saja dibuat peperem khusus KUPVA tidak berizin,” imbuhnya.
Sementara itu Kepala Divisi SP PUR, Layanan dan Administrasi KPw BI Bali Agus Sistyo Widjajati mengatakan BI Bali terakhir melakukan penertiban KUPVA tidak berizin pada Agustus 2019 di daerah Kuta, Legian, Seminyak, Jimbaran, Nusa Dua. Pada saat itu, telah ditertibkan 41 KUPVA tidak berizin. Seluruh atribut diamankan dan identitas pelaku usaha disita. Ia pun menyebutkan hingga posisi 15 Januari 2020, jumlah KUPVA yang melakukan operasional di wilayah Bali mencapai 628 kantor yang terdiri dari 126 Kantor Pusat dan 502 Kantor Cabang. Sebagian besar atau 385 kantor setara 61 persen kantor KUPVA BB, beroperasi di wilayah Badung.
“Sepanjang 2019 jumlah transaksi pembelian valuta asing oleh KUPVA BB Rp17,47 triliun dan transaksi penjualan valuta asing Rp18,03 triliun yang dibayarkan oleh mata uang USD dan AUD,” ujarnya.*dik

BAGIKAN