Tak Terjadi ”Rush” Perbankan jangan Tutupi Kondisi yang Terjadi

Perbankan diharapkan mau menjelaskan kondisi yang sedang dialaminya sehingga tidak terjadi informasi yang bias mengarah ke berita bohong yang malah akan merugikan bagi bank.

Denpasar (bisnisbali.com) –Perbankan diharapkan mau menjelaskan kondisi yang sedang dialaminya sehingga tidak terjadi informasi yang bias mengarah ke berita bohong yang malah akan merugikan bagi bank. Kerugian bagi bank bisa terjadinya rush money yaitu banyak nasabah memutuskan untuk menarik uang mereka dari bank tempat mereka menabung secara besar-besaran akibat ketakutan atau kepanikan para nasabah.

Pemerhati perbankan IB Kade Perdana di Renon, Rabu (1/7)  mengatakan, informasi terkait kondisi yang sedang terjadi perlu diketahui oleh nasabah. Oleh karenanya, bank sebagai pihak yang berkompeten harus mau dan berani memberikan klarifikasi dan meluruskan sehingga tidak ada pemberitaan yang simpang siur, bahkan bisa merugikan dan berdampak buruk bagi bank itu sendiri.
“Bank Bukopin misalnya, apalagi katanya sudah punya investor dari Korea Selatan,” katanya.

Untuk itu mantan Dirut Bank Sinar ini berharap semoga tidak terjadi rush yang paling ditakuti oleh industri perbakan karena berdampak domino yang bisa mengulang krisis perbankan jilid dua.
Secara umum di luar kasus bank yang sedang terjadi, Wakil Ketua Umum Kadin Bali Bidang Fiskal dan Moneter ini menilai bila melihat posisi LDR rata rata mendekati 90 persen, CAR yang rata-rata kisaran 18 persen, bank yang tidak mempunyai akses permodalan dan likuiditas kuat seperti sumber sumber potensial DPK dan kepercayaan masyarakat melemah.
“Bila kemampuan leadership para pengurus bank ada yang di bawah rata-rata terutama bank-bank yang belum go publik dan bank buku I yang kisaran 30 bank dan buku II kisaran 20 bank, kiranya ini yang cenderung paling rentan,” ujarnya.

Bila dampak bank Bukopin tidak mampu diredam dan potensi menjadi rush bisa menjadi masive berdampak domino akan menimbulkan kegoncangan pada industri perbankan apalagi OJK tidak melakukan pengawasan yang kurang baik selama ini seperti sinyalemen BPK maka berpotensi krisis perbankan kedua bisa saja terjadi karena dunia sudah dilanda krisis. Demikian juga Indonesia kemungkinan menghadapi pertumbuhan negatif menuju krisis ekonomi dampak covid 19 corona yang melanda dunia.
Sementara itu Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) regional 8 Bali Nusa Tenggara, Elyanus Pongsoda mengimbau kepada masyarakat agar tidak panik terkait adanya informasi kondisi perbankan yang beredar viral beberapa hari ini.

Mengutip informasi Deputi Komisioner Humas dan Logistik Anto Prabowo, Elyanus menerangkan , OJK mencermati dalam beberapa hari ini beredar viral berita lama yang mengkaitkan kondisi beberapa bank. Sementara seperti disampaikan Ketua BPK Agung Firman Sampurna meminta nasabah tidak perlu khawatir, takut, atau ragu terhadap bank-bank tersebut, karena pengawasannya dilakukan langsung oleh OJK.
“Viralnya berita lama tersebut juga dimanfaatkan oknum yang tidak beretika sebagai marketing gimmick untuk menarik nasabah bank,” ujarnya.

OJK menyampaikan bahwa industri perbankan saat ini dalam kondisi stabil dan terjaga, tercermin dari rasio keuangan hingga April yang berada dalam batas aman (threshold) seperti permodalan (CAR) 22,13 persen, kredit bermasalah (NPL) gross 2,89 persen (NPL Net 1,09 persen) dan kecukupan likuiditas yaitu rasio alat likuid/non-core deposit dan alat likuid/DPK April 2020 terpantau pada level 117,8 persen dan 25,14 persen, jauh di atas threshold masing-masing sebesar 50 persen dan 10 persen.
Untuk itu OJK mengharapkan, masyarakat tetap tenang dan melakukan transaksi perbankan secara wajar dan jika membutuhkan informasi mengenai sektor jasa keuangan bisa menghubungi Kontak OJK 157 atau melalui WA di nomor 081 157157 157.

Diakui OJK dan BPK juga senantiasa berkoordinasi agar fungsi pengawasan bank berjalan efektif untuk melindungi kepentingan nasabah. OJK menyambut baik ketegasan BPK yang telah melakukan klarifikasi ke media BPK tidak pernah membuat statement yang banyak diberitakan. OJK juga sudah menyelesaikan dan melakukan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan BPK.*dik

BAGIKAN