Tak Penuhi Modal Inti, BPR Sulit Ekspansi 

Memasuki akhir 2019 menuntut bank perkreditan rakyat (BPR) untuk memperkuat sisi permodalan.

MODAL - Pengurus BPR bisa mendorong pemegang saham untuk memenuhi kewajiban guna penguatan modal inti di akhir Desember 2019.

Denpasar (bisnisbali.com) –Memasuki akhir 2019 menuntut bank perkreditan rakyat (BPR) untuk memperkuat sisi permodalan. BPR yang tidak berkomitmen untuk memperkuat modal inti akan kesulitan dalam melakukan ekspansi bisnis.

Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara, Rochman Pamungkas, Rabu (4/12) mengatakan, memasuki akhir 2019 terdapat beberapa BPR yang belum memenuhi ketentuan jumlah modal inti minimal. Keterbatasan modal ini akan berdampak pada daya saing dan operasional BPR ke depan.

Ia mengatakan, ketika BPR tidak berkomitmen memperkuat modal inti, BPR akan memiliki keterbatasan dalam melakukan ekspansi bisnis. Modal terbatas BPR sulit melakukan pengelolaan SDM dan penyediaan infrastruktur IT yang tidak optimal. “Ini akan berdampak pada melemahnya daya saing BPR dengan lembaga jasa keuangan lain,” katanya.

Ketua DPD Perbarindo Bali, Ketut Wiratjana mengatakan, aturan POJK sudah mewajibkan BPR untuk memenuhi ketentuan modal inti. “Permasalahannya, masih ada BPR yang belum memenuhi ketentuan modal inti,” katanya.

Ia mengatakan, POJK mewajibkan di akhir Desember 2019 bagi BPR yang memiliki modal inti di bawah Rp3 miliar mesti memenuhi ketentuan modal inti Rp3 miliar. Sementara BPR yang memiliki modal inti di bawah Rp6 miliar akhir Desember 2019 wajib memenuhi ketentuan modal inti Rp6 miliar.

Wiratjana menambahkan, BPR yang belum memenuhi ketentuan modal inti setelah Desember ini bisa memenuhi kewajibannya. Pemegang saham BPR diharapkan bisa menyetorkan modal untuk penguatan modal inti. *kup

BAGIKAN