Tak Ada Alasan Bank Takut Biayai UMKM

Tumbuh kembangnya UMKM tidak bisa terlepas dari peran perbankan.

Tumbuh kembangnya UMKM tidak bisa terlepas dari peran perbankan. Begitu pula perbankan tidak bisa melepaskan diri dari UMKM. Karenanya, tidak ada alasan bagi bank untuk takut menyalurkan kredit ke UMKM mengingat ini menyangkut aspek keadilan ekonomi. Lantas?

MODAL kerap menjadi halangan bagi kalangan pelaku usaha untuk memulai bisnis, khususnya bagi pemula. Kondisi ini seharusnya tidak terjadi mengingat Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.17/12 Tahun 2015 mewajibkan perbankan untuk menyalurkan kredit minimal 20 persen dari total portofolio kredit kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Ditambah pemerintah juga menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga 6 persen per tahun untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif, meningkatkan kapasitas daya saing UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

“Dengan adanya kebijakan tersebut sebenarnya tidak ada alasan bank tidak membiayai UMKM. Hanya tidak dipungkiri masih ada bank yang belum memenuhi karena takut UMKM tidak mampu membayar cicilannya sehingga terjadi kredit macet,” kata pemerhati perbankan Kusumayni, M.M.

Ia mengatakan, kredit macet bagi bank akan memperburuk kinerja bank. Untuk itu perlu ada perhatian Otoritas Jasa Keuangan untuk mengawal agar perbankan menyalurkan kredit ke pelaku usaha kecil. Pembiayaan ke UMKM pun, kata dia, tidak mutlak harus dari perbankan karena lembaga keuangan nonbank pun bisa seperti koperasi, PT Permodalan Nasional Madani (PMN) atau pun kredit ultra mikro (UMi).

Bagaimana dengan KUR yang bunga kian murah? Kata dia, KUR pada 2020 ini memberikan banyak harapan pada UMKM karena suku bunga yang berlaku yaitu 6 persen efektif atau menurun per tahun dari sebelumnya 7 persen. Bunga KUR yang kian murah mengharapkan pelaku usaha di Bali tidak lagi melirik usaha renterinir yang memberikan bunga lebih tinggi, meski rentenir mampu memberikan dana cepat tanpa agunan.

Kendala UMKM umumnya kurang bankable walaupun feasible. Terkait dengan permodalan inilah, kata dia, di sinilah peran serta perbankan harus saliang seirama. Perbankan layak membantu UMKM, apakah lewat KUR atau lainnya. Perbankan pun akan memperoleh manfaat positif dari penyaluran kredit ke UMKM.

“Pelaku perbankan di Bali harus pro terhadap pelaku UMKM. Jangan sampai ada anggapan bank hanya mengucurkan kredit dengan bunga lebih rendah kepada perusahaan raksasa, namun sebaliknya menetapkan persyaratan yang rumit bagi UMKM,” ujarnya.

Selama ini UKM dan UMKM terbebani dengan suku bunga perbankan yang cukup tinggi. Dengan adanya suku bunga KUR 6 persen per tahun, sektor UKM bisa lebih kompetitif. Tidak dipungkiri pelaku UMKM saat ini sudah menghasilkan produk dan jasa yang sangat kreatif dan kompetitif. Walaupun ada sedikit hambatan dari perizinan, peran serta pemerintah bisa terkait kebijakan dan kemudahan bisa akan mudah teratasi. “Perizinan pasti ada solusi,” ucapnya.

Pemerhati perbankan IB Kade Perdana mengatakan hal sama. UMKM dan perbankan harus tumbuh seirama sehingga sama-sama dapat tumbuh dan berkembang makin kuat dan berdaya saing tinggi.

Kepala OJK Regional 8 Bali Nusra, Elyanus Pongsoda mengatakan, tidak ada kendala dalam penyaluran KUR mengingat pelaku usaha bisa melengkapi diri terlebih dahulu dari sisi persyaratan. Tidak hanya itu, calon debitur KUR sudah bisa menggunakan website www.kurbali.com sehingga makin mudah mengakses permodalan. UMKM yang memerlukan informasi, transaksi, pinjaman bisa melalui website tersebut. Ini dalam rangka meningkatkan literasi termasuk inklusi keuangan itu. Bukan saja nilai penyaluran KUR yang benar, tetapi juga betul-betul manfaat KUR untuk meningkatkan produktivitas usaha.

Sebelumnya Pemimpin BNI Wilayah Denpasar, I Made Sukajaya mengatakan, dari sisi financial, dukungan bank berupa ekspansi atau penyaluran kredit baru secara terus-menerus dan berkesinambungan. Utamanya, bank menitikberatkan kepada sektor-sektor produksi di luar sektor perdagangan seperti industri pengolahan, pariwisata maupun pertanian.

“Itu dalam bentuk pemberian pinjaman berupa Kredit Kemitraan (PK), KUR mikro, KUR Kecil, BWU dan komersial,” katanya.

Terkait penyaluran KUR di Bali pada 2020, bank BUMN ini meningkat 50 persen dari realisasi penyaluran tahun lalu. Tahun ini target penyaluran KUR dengan bunga 6 persen mencapai Rp1,7 triliun naik dari tahun lalu Rp1 triliun lebih.

Penyaluran KUR pada 2020, BNI menargetkan dapat menyalurkan ke sektor produksi mencapai 50 persen atau meningkat dari penyaluran tahun lalu di kisaran 40 persen. Harapannya, sektor produksi bisa tumbuh mengingat sektor ini banyak menyerap tenaga kerja dan produk yang dihasilkan berorientasi ekspor. Sektor produksi di Bali mulai pertanian, perkebunan termasuk sektor perdagangan.

“Bila ekonomi kuat apalagi barang yang bisa diekspor bisa menjadi salah satu sumber devisa dan mampu menggairahkan pelaku usaha di daerah ini,” ujarnya.

Diakui, sektor produksi sampai saat ini memiliki potensi bagus. Terbukti dukungan bank dengan membuat klaster kopi, asparagus dan ke depannya membuat klaster tanaman pangan organik. Sukajaya menegaskan, debitur KUR di Bali tergolong lancar. Terbukti rasio kredit bermasalah atau nonperforming loan (NPL) di bawah 1 persen, tepatnya 0,4 persen. *dik

BAGIKAN