Tabanan Turunkan Target PHR

Pemkab Tabanan tak memberi keringanan bagi wajib pajak akomodasi pariwisata dalam pembayaran Pajak Hotel dan Restoran (PHR).

Tabanan (bisnisbali.com)  –Pemkab Tabanan tak memberi keringanan bagi wajib pajak akomodasi pariwisata dalam pembayaran Pajak Hotel dan Restoran (PHR). Meski begitu, tahun ini Pemkab Tabanan memasang target penerimaan PHR turun tajam dari tahun lalu dengan mengacu pada kondisi sektor pariwisata yang masih lesu akibat dampak pandemi Covid-19.

Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kabupaten Tabanan, Dewa Ayu Sri Budiarti, Jumat (19/2) mengungkapkan, tahun ini tidak ada keringanan PHR karena memang aturannya tidak ada. Meski tidak ada keringanan, sesungguhnya pembayaran PHR bagi pelaku-pelaku usaha ini sesuai dengan transaksi yang terjadi. Artinya, ketika hotel maupun restoran tersebut mendapatkan tamu, maka tamunya yang menyetor 10 persen kepada hotel dan kemudian hotel yang menyetor kepada pemerintah daerah.

“Itu konsepnya. Tapi saat ini tamu tidak ada, sehingga mereka ini tidak bisa menyetor pajak PHR. Jadi mereka menyetor berdasarkan hasil yang mereka terima dari masyarakat yang menyewa hotel atau makan di restoran,” tuturnya.

Bercermin dari itu pula, tahun ini jadi pertimbangan dalam memasang target PHR yang dipatok turun dibandingkan dengan 2020 lalu. Kata dia, tahun ini untuk target penerimaan pajak hotel adalah Rp 9.100.000.000 sedangkan untuk target penerimaan pajak restoran mencapai Rp 12.948.000.000.

Dijelaskannya, target penerimaan PHR tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun lalu. Tahun lalu target di DPA induk (sebelum pandemi Covid-19) untuk penerimaan pajak hotel adalah mencapai Rp 18.423.450.000, namun dalam tahun berjalan dengan adanya pandemi Covid-19 yang diikuti dengan kebijakan pemerintah seperti penutupan bandara, penurunan angka kunjungan wisatawan dan juga refocusing anggaran, sehingga target penerimaan PHR diturunkan ke angka Rp 4.673.450.000. Lanjutnya, di anggaran perubahan target tersebut kembali mengalami koreksi dengan posisi meningkat menjadi Rp 5.673.450.000. “Dari target pajak hotel tersebut dengan adanya pandemi realisasinya hanya bisa mencapai Rp 3.949.505.226,64 atau tercapai 69,61 persen,” bebernya.

Dia melanjutkan, tahun lalu target penerimaan pajak restoran di DPA induk mencapai Rp  20.566.573.0000. Tapi karena dampak pandemi, target tersebut mengalami pergeseran menjadi Rp 5.866.573.000, kemudian di anggaran perubahan terkoreksi kembali menjadi Rp 7.666.573.000 dan diakhir tahun target tersebut hanya terealisasi Rp 6.740.408.607,78 atau tercapai 87.92 persen.

Sementara itu, capaian target penerimaan PHR yang telah ditetapkan tahun ini mengacu pada perkembangan dampak Covid-19 target tersebut masih bisa mengalami koreksi atau perubahan seperti tahun sebelumnya. Bila terjadi koreksi, minimal target tersebut mendekati realita atau kondisi yang terjadi nanti.*man

BAGIKAN