Tabanan Prioritaskan Pengawasan Desa Zona Merah

Pemerintah memutuskan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro pada 9-22 Februari nanti.

Tabanan (bisnisbali.com) –Pemerintah memutuskan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro pada 9-22 Februari nanti. Ini merupakan kelanjutan dari PPKM yang berlaku 11-25  Januari (tahap I) dan 26 Januari-8 Februari (tahap II). Di Kabupaten Tabanan, PPKM skala mikro akan fokus pada pengawasan desa yang berstatus zona merah.

Wakil Bupati Tabanan sekaligus Calon Bupati Tabanan terpilih Komang Gede Sanjaya ketika dimintai konfirmasinya usai mengikuti rakor PPKM di Pemprov Bali, Minggu (7/2) kemarin, mengungkapkan Tabanan akan selalu mengikuti arahan Provinsi Bali dalam mencegah penyebaran Covid-19. Khusus PPKM berskala mikro berbasis desa, Tabanan akan mengikuti petunjuk Provinsi Bali dengan mengoptimalkan pengawasan desa yang penyebaran kasusnya tinggi, sehingga akan lebih efektif untuk mengentaskan pertumbuhan kasus positif Covid-19.

Sekretaris Satgas Covid-19 Tabanan sekaligus Sekda Tabanan I Gede Susila yang turut mengikuti rakor PPKM di Pemprov Bali menambahkan, PPKM skala mikro lebih pada pengetatan pengawasan di desa yang berzona merah. Terkait hal tersebut, pihaknya akan memetakan desa yang penyebaran kasus Covid-19 berada dalam kondisi sangat tinggi atau status zona merah. Tim kemudian melakukan pengawasan secara ketat di desa tersebut. “Saat ini kami masih tunggu surat edaran (SE) dari Pak Gubernur terkait itu. Begitu dikeluarkan, kami  langsung bergerak,” tuturnya.

Hasil pengamatannya, ada sejumlah desa yang menjadi prioritas dan atensi pengetatan pengawasan ketika PPKM skala mikro diberlakukan. Meski begitu, pihaknya akan kembali melakukan pemetaan desa dengan mengundang seluruh tim Satgas Covid-19 Tabanan. “Kami masih petakan kembali  sekaligus nanti memetakan desa yang masuk zona hijau atau kuning,” ujarnya.

Meski akan fokus pada desa yang berstatus zona merah, sesuai arahan Gubernur Bali saat PPKM skala mikro juga akan diawasi seluruh kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan keramaian. Pengawasan berlaku pada daerah wisata dan tempat umum yang bertujuan menekan angka kasus Covid-19. *man

BAGIKAN