Tabanan Fokus Pemulihan Ekonomi Menuju Era Baru

Untuk mendapat masukan dan menyamakan persepsi seluruh stakeholder, Pemkab Tabanan melalui Bapelitbang Kabupaten Tabanan menggelar Konsultasi Publik Ranwal RKPD Kabupaten Tabanan Tahun 2022 yang dilaksanakan secara daring melalui aplikasi zoom meeting, Senin (25/1)

KONSULTASI - Konsultasi Publik Ranwal RKPD Kabupaten Tabanan tahun 2022 dilakukan secara daring.

Tabanan (bisnisbali.com) –Untuk mendapat masukan dan menyamakan persepsi seluruh stakeholder, Pemkab Tabanan melalui Bapelitbang Kabupaten Tabanan menggelar Konsultasi Publik Ranwal RKPD Kabupaten Tabanan Tahun 2022 yang dilaksanakan secara daring melalui aplikasi zoom meeting, Senin (25/1) lalu.

Dalam kegiatan yang diikuti oleh Sekda I Gede Susila dan sekitar 80 peserta lainnya, Kepala Bapelitbang Kabupaten Tabanan I.B. Wiratmaja menjelaskan, proses perencanaan pembangunan daerah mewajibkan pelaksanaan konsultasi publik sesuai amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Konsultasi publik merupakan tahapan penting untuk menyampaikan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tabanan Tahun 2022.

Pelaksanaan konsultasi publik diharapkan dapat menjadi media membentuk komitmen seluruh stakeholder  pembangunan dalam keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). “Ini sebagai pedoman dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS),” ujar Wiratmaja.

Sejalan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional, maka RKPD Kabupaten Tabanan diharuskan mengacu pada dokumen RKP Nasional dan RKPD Provinsi Bali yang selanjutnya menjadi acuan penyusunan RKPD Kabupaten Tabanan 2022 sesuai visi misi bupati terpilih.

Bupati Tabanan dalam sambutannya yang dibacakan Sekda I Gede Susila menambahkan, perencanaan pembangunan daerah merupakan proses penting untuk menentukan tindakan masa depan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah secara transparan dan akuntabel. “Dalam proses perencanaan pembangunan daerah membutuhkan keberanian untuk memutuskan apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana dan siapa yang melakukannya dengan tetap mempertimbangkan kondisi fiskal daerah,” ungkapnya.

Ia melanjutkan, pandemi Covid-19 yang melanda dunia telah merusak semua sendi-sendi perekonomian. Pelaku usaha baik dari sektor pariwisata, UMKM maupun pertanian merasakan keterpurukan mendalam. “Berkenan dengan hal tersebut, Pemkab Tabanan memfokuskan arah kebijakan pembangunan tahun 2022 dengan tema Pemulihan Ekonomi Menuju Tabanan Era Baru,” ujar Susila.

Tema ini merupakan makna serangkaian program/kegiatan pembangunan daerah yang dirancang dalam rangka memulihkan aktivitas ekonomi masyarakat akibat pandemi Covid-19 dengan Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana di Kabupaten Tabanan menuju Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul, Madani.

Menurutnya, tema ini sejalan dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang menetapkan 6 bidang prioritas pembangunan, yaitu meningkatkan infrastruktur wilayah, mewujudkan ketahanan pangan, memulihkan ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi, meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan, mengelola persampahan dan sanitasi serta meningkatkan tata kelola pemerintahan. *man

BAGIKAN