Tabanan Data Ulang Calon Penerima BPUM

Berlanjutnya program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) untuk kalangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) membuat Dinas Koperasi dan UMKM Tabanan gencar lakukan sosialisasi sekaligus lakukan pendataan ulang ke desa.

Pandemi membuat sejumlah UMKM Tabanan terdampak. 

Tabanan (bisnisbali.com) –Berlanjutnya program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) untuk kalangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) membuat Dinas Koperasi dan UMKM Tabanan gencar lakukan sosialisasi sekaligus lakukan pendataan ulang ke desa. Upaya tersebut sekaligus untuk menuntaskan program BPUM tahun lalu yang baru mencairkan hanya 17 ribuan UMKM penerima manfaat.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Tabanan I Made Yasa, Rabu (31/3) mengungkapkan, saat ini untuk program BPUM 2021 masih dalam tahap sosialisasi dan pendataan ke desa-desa. Pendataan termasuk juga untuk menuntaskan pencairan program yang sama tahun lalu, dimana  dari 29 ribu usulan sebagai calon penerima manfaat yang diajukan, baru 17 ribuan yang sudah cair dengan total nilai mencapai Rp 41 miliar lebih. Sisanya atau sekitar 12 ribuan masih berproses.

“BPUM yang baru ini kami masih berikan kesempatan kepada sejumlah desa untuk mendetailkan dulu siapa-siapa penerima agar tepat sasaran. Selain itu dari pusat juga belum menentukan waktu mulai usulan maupun batas waktu usulan calon penerima BPUM ini,” tuturnya.

Hingga kini proses BPUM di Tabanan ini masih tahap pengecekan data di tingkat desa atau belum mengantongi jumlah sebagai usulan final dari dinas yang diajukan ke pemerintah provinsi untuk kemudian sebagai usulan ke pusat. Melalui masing-masing Kepala Desa tentunya tahu persis tentang jumlah usaha maupun jenis usaha yang ada di desa mereka dan Kepala Desa ini harus berhati-hati dalam menentukan calon penerima BPUM ini agar tidak ditolak oleh sistem. Salah satunya mengacu pada jenis usaha yang didaftarkan dan ketentuan lainnya sesuai disyaratkan sebagai penerima manfaat.

“Ketentuan lain ini semisal tidak tercatat masih sebagai penerima KUR maupun terdaftar sebagai ASN, anggota TNI, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai BUMN atau pegawai BUMD,” ungkapnya.

Tahap awal pendataan oleh desa ini dilakukan hingga batas waktu akhir April mendatang sembari menunggu ketentuan terkait juklak maupun juknis dari program BPUM. Harapannya, dengan pendataan ini akan membuat program BPUM menjadi efektif untuk membantu anggota masyarakat mereka di masing-masing desa yang bergerak di bidang UMKM dan wajar mendapat bantuan.

Sementara itu, sesuai Permenkop No 2 tahun 2021 kelanjutan program bantuan UMKM ini dimaksudkan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional karena dampak pandemi Covid-19. Berbeda dengan program serupa tahun sebelumnya yang memberikan bantuan senilai Rp 2,4 juta per UMKM, tahun ini program BPUM hanya mengalokasikan Rp 1,2 juta per UMKM atau mengalami penurunan dari sebelumnya.*man

BAGIKAN