Stimulus belum Berjalan Mulus, Pelaku Pariwisata Harap Bantuan Pemerintah dan Perbankan

Seluruh usaha di sektor pariwisata baik biro perjalanan wisata, akomodasi dan usaha pariwisata lainnya memilih menghentikan operasional dan merumahkan karyawan di massa Covid-19. 

BANTU - Selain dihimpit tagihan listrik, tagihan bank dan tagihan BPJS, pelaku pariwisata juga memiliki kewajiban moral membantu kesejahteraan karyawan pascacovid-19.        

Gianyar (bisnisbali.com) –Seluruh usaha di sektor pariwisata baik biro perjalanan wisata, akomodasi dan usaha pariwisata lainnya memilih menghentikan operasional dan merumahkan karyawan di massa Covid-19.

Ketua Dewan Pengawas Tata Krama (Depeta) DPD Asita Bali, Komang Takuaki Banuartha, mengatakan pelaku pariwisata mengharapkan pemerintah dan sektor perbankan bisa benar-benar memberikan stimulus kredit yang membuat pelaku pariwisata bertahan dan bangkit di era pandemi Covid-19.

Dikatakannya, pascapenutupan operasional usaha, tidak sedikit usaha pariwisata di Bali yang menghadapi kesulitan likuiditas akibat tidak adanya cashflow. Ini memicu usaha pariwisata di Bali dikejar tagihan karena utang bank, ancaman listrik diputus dan tagihan BPJS. “Jika tidak mampu menutup tagihan ini praktis pengusaha pariwisata akan banyak gulung tikar,” ucapnya.

Takuaki yang juga pelaku usaha pariwisata asal Ubud Gianyar ini mengatakan posisi pelaku pariwisata di Bali saat ini ibarat telur di ujung tanduk. Dalam kondisi tanpa penghasilan (nol profit), pemerintah melalui sektor perbankan di Bali diharapkan bisa memberikan kemudahan modal pinjaman dengan bunga ringan dan relaksasi untuk utang pelaku usaha pariwisata di perbankan sebelumnya.

Ketua  Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Peduli Provinsi Bali ini memaparkan, pemerintah pusat telah memberikan imbauan untuk melakukan stimulis-stimulus kepada seluruh pengusaha. Ini tidak mengkhusus di sektor pariwisata saja.

Kenyataannya, ada tempat usaha pariwisata yang aliran listriknya disegel karena tidak mampu membayar beban pemakaian listrik. “Ini membuktikan bahwa stimulus dari pemerintah kepada dunia usaha belum sesuai harapan di tengah kondisi sulit karena pandemi Covid-19,”  jelasnya.

Menurutnya, pemberian relaksasi utang-utang pelaku pariwisata Bali di sektor perbankan dan lembaga keuangan belum ditangani secara maksimal. Dalam posisi tidak beroperasi dan tanpa penghasilan sangat sulit bagi pelaku usaha membayar tagihan listrik, tagihan bank dan tagihan BPJS.

Stimulus yang dijanjikan pemerintah belum dijalankan secara mulus. Di bagian lain, pelaku usaha pariwisata sudah merumahkan sebagain bahkan seluruh karyawannya namun tetap menanggung gaji kendati hanya setengah.

Bendahara Umum (Bendum) DPD Partai Golkar Provinsi Bali ini berharap jika memungkinkan PLN memberikan kebijakan bebas biaya beban listrik diluar biaya pemakaian. Begitu juga untuk tagihan BPJS agar ada kebijakan yang meringankan. Pemerintah diminta ikut memikirkan kondisi ini, karena bagaimanapun juga pengusaha pariwisata akan membantu pertumbuhan ekonomi daerah saat kondisi kembali membaik.

Takuaki Banuartha menambahkan melalui kemudahan sektor perbankan, kemudahan dari PLN, dan kemudahan dari BPJS akan mengurangi jumlah pelaku pariwisata yang gugur pascacovid-19. Pemerintah mesti merangkul seluruh pelaku pariwisata Bali guna bersama-sama me-recovery Bali pasca Covid-19.

Dewan Pembina DPD Asita Bali, Bagus Sudibya berpendapat, pemerintah diharapkan segera merealisasikan bantuan dana untuk pelaku usaha guna menggerakkan dunia usaha termasuk sektor pariwisata pascacovid-19. Dana pemerintah mesti segera disalurkan sektor perbankan yang telah ditunjuk. “Dengan dana bantuan pemerintah melalui perbankan akan memudahkan pelaku pariwisata menutupi biaya tunggakan listrik, BPJS, dan biaya lain serta akan menjadi modal untuk bangkit dalam masa recovery pascacovid-19,” tegas Bagus Sudibya yang juga Konsul Kehormatan Afrika Selatan untuk Bali ini. *kup

BAGIKAN