’’Soft Loan” Pariwisata Diharapkan Merata

Sektor pariwisata di Bali bisa dikatakan dalam kondisi SOS. Untuk itu, diperlukan penanganan khusus untuk membangkitkannya.

Denpasar (bisnisbali.com) –Sektor pariwisata di Bali bisa dikatakan dalam kondisi SOS. Untuk itu, diperlukan penanganan khusus untuk membangkitkannya. Salah satunya, rencana pemberian pinjaman lunak atau soft loan bagi pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif di Bali.

Soft loan diperlukan karena kondisi pariwisata saat ini SOS, bahkan pelaku usaha sudah mulai ada yang menjual aset. Bila tidak ada bantuan maka peluang jual aset pengusaha Bali kian besar dan jangan sampai jadi penonton di negeri sendiri,” kata Managing Director Champlung Hotels and Resort, Pande Agus Permana Widura, di Denpasar, Selasa (16/2) kemarin.

Pande Widura yang juga Ketua Umum BPD Hipmi Bali ini mengaku menyambut positif Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Sandiaga Salahuddin Uno yang saat ini tengah memperjuangkan soft loan bagi pelaku usaha pariwisata di Pulau Dewata. Soft loan rencananya senilai Rp 9,9 triliun dengan menggunakan skema penempatan uang negara di perbankan.

Informasi yang berkembang saat ini, pinjaman lunak akan diberikan suku bunga 3 persen dengan jangka waktu 10 tahun. Terkait informasi tersebut, dia menyebutkan sebaiknya pemerintah untuk memberikan jangka waktu atau tenornya 10 tahun, namun subsidi bunganya hanya 2 tahun. “Jangan juga subsidi bunga 3 persen ini 10 tahun,” ujarnya.

Kenapa demikian, karena subsidi bunga sebesar 3 persen selama 10 tahun akan membuat pengusaha manja. Pengusaha tidak perlu dimanjakan dengan subsidi bunga jangka panjang. Ini berdasarkan pengalamannya sewaktu sebagai pengembang properti, khususnya rumah subsidi. “Ada rumah subsidi yang bilang KPR berupa soft loan sampai dengan 15 tahun. Akhirnya tidak semua masyarakat bisa terpenuhi. Terpenting itu distribusi soft loan secara merata dan berkeadilan,” paparnya.

Mantan Ketua DPD REI Bali ini menilai, solusi terbaik dari pendistribusian soft loan adalah memangkas jangka waktu pemberian subsidi bunga. Jika pemerintah membijaksanai subsidi jangka panjang hingga 10 tahun, Hipmi Bali berharap hal itu dapat dilakukan hanya untuk 2 atau 3 tahun pinjaman.

Sedangkan untuk sisa masa pinjaman, pemerintah bisa memberlakukan suku bunga normal. Langkah itu dianggap sebagai solusi agar soft loan ini bisa terdistribusi secara merata. Ia mengkhawatirkan bila tenornya 10 tahun dan subsidi bunganya juga sampai 10 tahun maka tidak semua pengusaha bisa menikmati soft loan ini. “Untuk pemerataan distribusi, pemerintah bisa menggandeng seluruh organisasi profesi. Tujuannya untuk validasi data seluruh pelaku usaha di Bali,” ucapnya.

Disinggung soal nomimal ideal soft loan, dia menyatakan hal tersebut tergantung besar usaha maupun nilai suatu aset. Ia tidak memungkiri sejak pandemi kemungkinana nilai suatu aset mengalami penurunan. Ia pun menyadari pinjaman lunak ini saat ini masih dalam tahap koordinasi di pusat dan berharap bisa segera terealisasi mengingat Bali dalam kondisi terpuruk. Bila kondisi perekonomian Bali terus terpuruk maka nasional pun tidak akan bisa mengangkatnya. *dik

BAGIKAN