Soal Kebijakan KPR, REI Bali Usulkan Relaksasi Suku Bunga  

Kebijakan kredit pemilikan rumah (KPR) tanpa down payment atau DP nol persen dikabarkan akan berlaku mulai 1 Maret 2021.

Denpasar (bisnisbali.com) –Kebijakan kredit pemilikan rumah (KPR) tanpa down payment atau DP nol persen dikabarkan akan berlaku mulai 1 Maret 2021. Kebijakan relaksasi pemerintah ini dalam upaya mendorong pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19.

Menyikapi kondisi tersebut, Ketua DPD REI Bali, I Gede Suardita, di Denpasar, Selasa (23/2) kemarin, mengatakan berdasarkan SE OJK memang diinformasikan kebijakan relaksasi DP nol persen ini diberikan untuk sejumlah sektor, mulai dari kendaraan hingga properti yang akan berlaku mulai 1 Maret 2021 nanti. “Kami dari REI Bali tentu mengapresiasi usaha pemerintah tersebut dalam upaya membangkitkan ekonomi,” katanya.

Kendati demikian, Suardita menyatakan, selaku pengembang pihaknya ingin memberikan masukan kepada pemerintah agar menerapkan juga relaksasi pajak dan penurunan suku bunga. Sebab DP nol persen otomatis harga KPR tidak turun dan cenderung malah membebani angsuran per bulan karena akan semakin tinggi.

Umumnya, praktik di lapangan kebijakan ini akan dikembalikan ke masing-masing bank dan bank umumnya ada safety dengan acuan nilai jaminan dan kemampuan membayar konsumen. “Untuk praktik di lapangan kami sedikit pesimis bisa murni diterapkan DP nol persen mengingat nilai jaminan dan kemampaun bayar konsumen ada penurunan, terutama di tengah situasi saat ini,” paparnya.

Bercermin kondisi praktik di lapangan tersebut, pengembang rumah subsidi di Tabanan ini lebih mengharapkan acuan perintah kepada relaksasi pajak dan penurunan suku bunga, ketimbang DP nol persen. Alasannya pajak membebani 30 persen dari rata-rata nilai jual. Bila pajak bisa dihilangkan 50 persen dari harga jual itu sudah bisa menurunkan harga. Ditambah lagi bila suku bunga diturunkan maka angsuran akan turun juga. Itu jelas manfaatnya bagi konsumen maupun pengembang.

Ia mencontohkan, harga KPR senilai Rp 500 juta. Bila ada relaksasi pajak minimal 30 persen maka harga properti bisa lebih murah menjadi Rp 350 juta. Ditambah DP nol persen dan ada relaksasi penurunan suku bunga pinjaman  tentu angsuran akan kian terjangkau. Terlebih lagi suku bunga acuan BI kini rendah, hanya saja bank masih terkesan enggan menurunkan suku bunga pinjaman.

“Dua relaksasi ini lebih membantu konsumen untuk dapat memliki properti. DP nol persen seolah-olah tidak bayar uang muka karena parktiknya pada umumnya angsuran akan naik,” ujarnya.

Pihaknya pun menyadari, SE OJK dikeluarkan secara otomatis tentu harus dijalankan oleh perbankan. Namun praktiknya, perbankan pasti ada penilaian kemampuan bayar dan nilai jaminan. Bila salah satu tidak memenuhi syarat, secara otomatis konsumen kreditnya diturunkan dan akhirnya DP akan bertambah.

Terkait hal tersebut, diakui melalui DPP REI sebagai partner pemerintah akan memberikan masukan soal relaksasi pajak dan penurunan suku bunga. “DP nol persen pun merupakan ide REI sebelumnya. Kini kita harapkan ada stimulus lainnya. Bisa dua aja berjalan relaksasi pajak dan penurunan suku bunga akan bisa berjalan baik apakagi tiga-tiganya astungkara,” ucapnya. *dik     

BAGIKAN