Soal Hibah Pusat, Tabanan Berharap Senilai Target PHR

Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Tabanan, Dewa Ayu Sri Budiarti berharap, hibah dari pemerintah pusat sebagai kebijakan meniadakan pungutan pajak hotel dan restoran (PHR) senilai dengan target PHR tahun ini.

Tabanan (bisnisbali.com) –Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Tabanan, Dewa Ayu Sri Budiarti berharap, hibah dari pemerintah pusat sebagai kebijakan meniadakan pungutan pajak hotel dan restoran (PHR) senilai dengan target PHR tahun ini. Di sisi lain sebelumnya, pemerintah pusat menyatakan sepuluh destinasi pariwisata tidak dipungut pajak hotel dan restoran selama enam bulan. Sebagai gantinya pemerintah memberikan hibah Rp 3,3 triliun kepada sepuluh destinasi pariwisata tersebut.

“Namanya juga berharap, kan boleh saja mengingat target PHR Kabupaten Tabanan juga cukup besar tahun ini,” tutur Dewa Ayu, di Tabanan.

Paparnya, tahun ini Kabupaten Tabanan pada target penerimaan dari pajak hotel memasang angka Rp18.423.450.000, dan untuk penerimaan dari pajak restoran nilainya mencapai Rp 20.566.573.000,00. Target 2020 ini lebih besar dari target 2019 lalu, meski realisasinya target tersebut tercapai bahkan melebihi. Imbuhnya, 2019 lalu target yang dipasang untuk penerimaan dari pajak hotel mencapai Rp 11.800.000.000, dan dari pajak restoran Rp 12.000.000.000.

“Dari target yang dipasang 2019 lalu, realisasinya untuk pajak hotel melebihi target hingga Rp12.730.684.862,66. Begitu pula untuk realisasi pajak restoran melebihi dari target dengan menyentuh Rp12.566.563.606,34,” ujarnya.

Di sisi lain, jelas Dewa Ayu, hingga saat ini sudah menerima surat edaran dari Dinas Pariwisata Provinsi Bali. Di dalamnya, tertulis Bali merupakan salah satu dari 10 destinasi pariwisata yang paling terdampak akibat virus corona sehingga menyebabkan kunjungan wisatawan terutama Tiongkok anjlok mencapai 16,8 persen.

“Kami juga sudah dimintai data mengenai berapa target PHR serta PAD Tabanan oleh pusat. Namun, saat ini masih menunggu tindak lanjut atau regulasi dari pusat dan Pemerintah Provinsi Bali,” tandasnya.

Bercermin dari itu pula, sambungnya, terkait berapa anggaran yang akan diperoleh, masih belum diketahui. Pembagian tersebut nantinya akan proporsional atau sesuai dengan target yang dipasang di PAD masing-masing daerah. *man

BAGIKAN