Sentuh 562 Ekor, Kematian Babi di Tabanan terus Berlanjut

Kematian babi secara mendadak di Kabupaten Tabanan terus berlanjut sekarang ini.

Tabanan (bisnisbali.com) –Kematian babi secara mendadak di Kabupaten Tabanan terus berlanjut sekarang ini. Itu terbukti, jika pada akhir Januari 2020 Tabanan mengantongi angka kematian babi mencapai 537 ekor, kini di pertengahan Februari angka kematian babi ini sentuh 562 ekor.

Kasi Keswan Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan, Drh. Ni Nengah Pipin Windari, seizin Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan, I Nyoman Budana, mengungkapkan, dari data bidang peternakan Dinas Pertanian Tabanan, total populasi babi mencapai 75.626 ekor. Imbuhnya, dari angka tersebut yang baru terdata kembali di dinas mencapai 2.142 ekor. Dari data babi yang telah terdata tersebut, dilaporkan mati akibat penyakit 562 ekor, dan kondisi sakit 207 ekor.

“Sisanya atau mencapai 196 ekor dipotong atau dijual oleh peternak,” paparnya.

Bercermin dari data tersebut jelas Pipin, memang kematian babi secara mendadak di Kabupaten Tabanan ini masih berlanjut hingga kini. Asumsinya, rata-rata ada dua sampai tiga ekor babi yang mati per hari dan dari jumlah tersebut masih ada kemungkinan akan terus bertambah, mengingat petugas masih turun ke lapangan ( ke peternak) guna melakukan pendataan sekaligus sosialisasi tentang Biosecurity.

Di sisi lain akuinya, dengan terus bertambahnya angka kematian babi ini, nampaknya telah membuat sejumlah peternak mulai enggan untuk melaporkan kondisi babi mereka, kemungkinan upaya itu untuk bisa mempertahankan harga babi mereka (peternak) agar tidak sampai dipermainkan saudagar babi ketika dijual.

“Peternak ini khawatir jika mereka melaporkan kondisi babi mereka, ada oknum saudagar yang memanfaatkan momen itu untuk mempermainkan harga,” ujarnya.

Sementara itu, terkait penyediaan 1.200 liter disinfektan atau senilai Rp  234. 522.900 juta dari usulan Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan untuk upaya pencegahan kematian babi secara mendadak ini, akuinya sampai saat ini masih berproses menunggu SK Bupati (SK persetujuan penggunaan belanja tidak terduga) di bagian hukum.

“Nanti jika SK terbit, kami baru bisa eksekusi anggaran tersebut untuk pembelian disinfektan,” tegasnya.*man

BAGIKAN