Selaraskan NJOP, Badung Luncurkan Stimulus kepada Wajib Pajak PBB P2

BUPATI Badung Nyoman Giri Prasta melalui Sekda Wayan Adi Arnawa didampingi Kepala Bapenda Made Sutama, Kamis (28/5) kemarin, membawa dan membahas draf perbup mengenai stimulus bagi wajib pajak PBB P2 di Badung.

Di bawah kepemimpinan Bupati Nyoman Giri Prasta, S.Sos. dan Wabup Drs. Ketut Suiasa, S.H., Badung senantiasa memberikan pengayoman dan keberpihakan kepada warganya. Ketika warganya merasakan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2) sangat membebani, duet kepemimpinan yang dikenal dengan GIRIASA ini pun mengambil langkah. Apa yang dilakukan?

BUPATI Badung Nyoman Giri Prasta melalui Sekda Wayan Adi Arnawa didampingi Kepala Bapenda Made Sutama, Kamis (28/5) kemarin, membawa dan membahas draf perbup mengenai stimulus bagi wajib pajak PBB P2 di Badung.

Pembahasan dilakukan dalam rapat DPRD Badung yang dipimpin oleh Ketuanya Putu Parwata didampingi dua wakilnya Wayan Suyasa dan Made Sunarta. Hadir juga ketua-ketua komisi dan sejumlah anggota seperti Made Sumerta, Gusti Anom Gumanti, Nyoman Satria, Nyoman Dirgayusa, GN Saskara, Rara Hita, Nyoman Graha Wicaksana, Made Ponda Wirawan, dan sejumlah anggota lainnya.

Perbup mengenai stimulus bagi WP PBB P2 ini, kata Adi Arnawa, untuk menyikapi aspirasi masyarakat. Besaran PBB P2 ini, katanya, dirasakan sangat membebani akibat kenaikan nilai jual objek pajak (NJOP) yang melesat. Selain itu, ada pula NJOP yang jauh di bawah harga standar. “Karena itulah, NJOP tanah-tanah di Badung perlu diselaraskan,” tegas pejabat asal Pecatu tersebut.

Selama ini, kata Adi Arnawa, stimulus sudah diberikan kepada tanah-tanah pertanian dan tanah untuk pemukiman termasuk tanah-tanah yang tidak berfungsi komersial. “Tanah ini sudah diberikan stimulus berupa pembebasan pajak,” katanya.

Sementara tanah-tanah yang berfungsi komersial, katanya, tetap dikenakan pajak. Seperti tanah untuk hotel dan restoran, serta fungsi-fungsi komersial lainnya.

Kenaikan NJOP setelah penyerahan kewenangan PBB P2 ke kabupaten dan kota, kata Adi Arnawa, memang dirancang sangat tinggi. Saat itu, kemampuan masyarakat untuk membeli tanah sangat tinggi. Namun sekarang, katanya, NJOP tanah sudah melorot jauh. “Dulu tanah Rp 1 miliar per are laku terjual, sekarang dihargai Rp 500 juta belun tentu laku,” katanya.

Karena itu, ujar Adi Arnawa, NJOP tanah ini perlu diselaraskan lagi. NJOP yang terlalu tinggi diturunkan, sementara NJOP tanah yang jauh di bawah, dinaikkan lagi. “Sekali lagi ini penyelarasan,” katanya.

Hal sama dikemukakan Kepala Bapenda Badung Made Sutama. Saat diserahkan ke kabupayen/kota pada 2013 sesuai dengan UU No.28 tahun 2009, katanya, NJOP saat itu sangat rendah. Karena itu, dilakukan penyesuaian NJOP pada 2016, selanjutnya ditetapkan pada 2017.

Saat ini, harga pasar tanah sudah jauh merosot. Selain itu, keinginan warga untuk membeli tanah pun sangat kecil. Pertimbangan lainnya, katanya, setiap tiga tahun, harus ada evaluasi mengenai besaran NJOP tanah. “Karena itulah, Bupati melakukan kajian dan saat ini sudah selesai dalam bentuk ranperbup. Nilai NJOP disesuaikan dengan harga pasar sehingga PBB bisa terbayar dan tidak terlalu membebani wajib pajak,” katanya lagi.

Pada kesempatan itu, persentase penyesuaian baik penurunan maupun kenaikan NJOP tidak disebutkan secara pasti. Namun Sutama memberikan gambaran bahwa ketika NJOP seperti sekarang (belum diselaraskan), nilai PBB P2 di Badung mencapai Rp 1,7 triliun. Saat sudah diselaraskan, nilai PBB P2 Badung menjadi Rp 265 miliar.

Contoh lain, ungkap mantan Kadis Perhubungan Badung ini, tanah seluas 145 meter per segi. Sebelum kenaikan NJOP bayar pajak hanya Rp 2.013.000, selanjutnya setelah kenaikan pajaknya menjadi Rp 8.875.000. Ini mengalami kenaikan 341 persen. “Setelah diselaraskan objek ini dikenakan pajak Rp 2.116.000,” ungkap Sutama.

Pada kesempatan itu, sejumlah anggota Dewan pun memberi masukan terhadap draf perbup tersebut. Nyoman Satria dapat memaklumi adanya kebijakan penyelarasan NJOP di Badung. Dia pun merasakan, harga tanah yang semula Rp 400 juta, kini ditawarkan Rp 200 juta belum tentu ada yang beli. Politisi PDIP asal Mengwi tersebut meminta penyelarasan NJOP juga diberlakukan untuk di wilayah Badung Utara.

Sementara itu, Nyoman Dirgayusa memberi masukan terkait keadilan sesuai peruntukan tanah. Jangan sampai lahan masyarakat kena zona hotel, padahal peruntukannya untuk menggembala sapi.

Di bagian lain Wakil Ketua Made Sunarta minta agar rancangan perbup ini diisi dengan tujuan dan maksud. Untuk siapa perbup ini dibuat. “Apakah penyelarasan ini juga berlaku untuk wilayah yang belum diperbaiki,” ujar politisi Demokrat asal Abianbase Kapal tersebut.

Hal sama diungkapkan Made Sumerta. Ketua Komisi IV DPRD Badung ini menyatakan, kenaikan NJOP tanah di Badung membuat perekonomian mati suri. Karenanya, dia sepakat agar dilakukan penyelarasan terhadap NJOP sehingga transaksi tanah bisa berjalan dan ekonomi masyarakat bisa terangkat.

Sementara itu, Gusti Anom Gumanti justru mempertanyakan kebijakan kenaikan NJOP dan PBB P2 masih di atas 10 persen. Dia mencontohkan, awalnya WP bayar Rp300.000-an, setelah kenaikan tinggi menjadi di atas Rp 2.000.000. Setelah penyelarasan menjadi Rp 500.000-an. “Dari 300.000-an menjadi Rp 500.000-an kenaikannya masih sekitar 80 persen,” ujar politisi PDIP asal Kuta tersebut.

Setelah menjalani diskusi yang agak panjang, Ketua DPRD Badung Putu Parwata menyatakan akan merekomendasi ranperbup tersebut setelah aspirasi anggota Dewan terakomodasi. Setelah memberikan statemen tersebut, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Badung ini langsung menutup rapat. *sar

BAGIKAN