JPT - Layanan moda angkutan multimoda dari perusahaan dengan izin jasa pengurusan transportasi (JPT). 

Denpasar (bisnisbali.com) –Aturan angkutan multimoda pada RUU Revisi UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2011 kemudian turunannya melalui Peraturan Menteri Perhubungan No. 8 Tahun 2012 perlu dievaluasi karena sarat dengan birokrasi perizinan. Aturan tersebut dinilai kurang berpihak kepada pengusaha lokal dan pengusaha nasional.

Ketua Umum DPW ALFI Provinsi Bali, AA Bayu Bagus Saputra menyampaikan mengirimkan barang ekspor, impor dan antar pulau dalam negeri dengan berbagai moda angkutan (darat, laut dan udara) adalah salah satu bentuk layanan diberikan perusahan

jasa pengurusan transportasi (freight forwarding), sehingga perusahaan dengan izin Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) tidak perlu membuat izin lagi untuk bertindak sebagai Badan Usaha Angkutan Multimoda (BUAM).

Bayu Joni melihat, penggunaan sistem angkutan dengan satu moda (unimoda) maupun memakai sarana banyak moda angkutan (multimoda) adalah pekerjaan sehari-hari perusahaan JPT.  “Jadi JPT atau freight forwarding di sini sudah sesuai dengan kebiasaan aturan bisnis yang berlaku secara global,” kata Bayu Joni saat  menanggapi adanya birokrasi baru dalam pelaksanaan angkutan multimoda.

Menurut Bayu, perusahaan JPT di Bali pada umumnya ekspor komoditi kerajinan yang dibeli langsung para turis ke berbagai kota di dunia secara door to door sedikitnya menggunakan dua moda angkutan, yaitu darat dan udara.” Komoditas ekspor perikanan (ikan hidup) juga banyak yang ditangani freigt forwarding di sini, sebab, jaringan rute angkutan udara internasional di Bali paling banyak,” jelas Bayu Joni.

Ketua Umum DPP Organda Adrianto Djokosoetono menyampaikan hingga kini kegiatan usaha di bidang logistik sangat memberatkan bagi pelaku usaha nasional. Di sisi lain, ada ketidakadilan apabila dibandingkan dengan kemudahan yang diberikan kepada pelaku usaha penanaman modal asing (PMA) seperti terkait proses perizinan usaha, fasilitas master list dan sejenisnya. “Ini tidak luput tumpang-tindihnya kebijakan dan birokrasi antarlembaga/instansi antar pemerintah pusat dengan daerah,” ucapnya.

Ia mencontohkan mengenai pengaturan operator angkutan multimoda (MTO) yang tertuang pada PP No.8 Tahun 2011 kemudian turunannya melalui Peraturan Menteri Perhubungan No. 8 Tahun 2012. PP dan RUU Revisi UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) masih perlu ditinjau kembali agar bermanfaat bagi pelaku usaha nasional serta sejalan dengan kesepakatan ASEAN Framework Agreement on Multimodal Transport (AFAMT).

Sekretaris Jenderal DPP ALFI Akbar Djohan membenarkan bahwa banyak perusahaan JPT sebagai perusahaan yang sudah bertindak sebagai MTO (Multimodal Transport Operator).

Menurut Akbar, sesuai dengan SK Menteri Perhubungan No: KP.781/2012 tentang ALFI/ILFA ditegaskan bahwa ALFI/ILFA wadah pembinaan perusahaan di bidang Jasa Pengurusan Transportasi (freight forwarding) atau Pengelola Logistik, Ekspedisi, Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) dan badan usaha angkutan multimoda (BUAM).

Ia melihat jumlah perusahaan yang menerapkan sistem angkutan multimoda cenderung meningkat. Hal ini terbukti dari banyaknya perusahaan yang meningkatkan klasifikasi keanggotaan mereka dari klas domestik menjadi kelas internasional. *kup

BAGIKAN