Samakan Persepsi Desa Adat dan Desa Dinas, Kuatkan Pembangunan Skala Desa

Pemerintah pusat tengah melakukan pembangunan dari tingkat desa dengan memberikan dana desa dalam jumlah yang cukup besar.

Wayan Koster

Gianyar (bisnisbali.com) –Pemerintah pusat tengah melakukan pembangunan dari tingkat desa dengan memberikan dana desa dalam jumlah yang cukup besar. Untuk menyamakan persepsi dalam pembangunan di tingkat desa, Pemprov Bali menggelar pesamuhan agung desa adat dan desa se-Bali.

Konsolidasi dan koordinasi desa adat, desa, dan kelurahan sebagai lembaga terdepan dalam menyelenggarakan pembangunan berskala desa adat, desa, dan kelurahan, dalam rangka mengembangkan kebersamaan dan kegotongroyongan sesuai dengan tema Ngiring Masikian Ngawangun Desa Adat Miwah Desa Antuk Kawigunan Bali: Parasparos, Sarpana Ya, Gilik Saguluk, Salunglung Sabayantaka.

Para pemangku kebijakan di desa dibekali dengan juknis pengelolaan keuangan desa adat sesuai Pergub No. 34 Tahun 2019, tata kelola desa adat, pengembangan perekonomian desa adat, sinergi pembangunan desa adat dan desa dinas, memperkuat pembangunan adat istiadat, seni, dan budaya serta sinkronisasi/harmonisasi program desa adat dan desa dinas.

Gubernur memberi arahan mengenai program penguatan adat yang meliputi terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Bali No.4/2019 tentang Desa Adat di Bali. “Terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 7/2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang berisi pembentukan dinas baru yaitu Dinas Pemajuan Masyarakat Adat. Dinas ini secara khusus mengurus desa adat, pertama kali dalam sejarah Pemprov Bali,” kata Gubernur Koster.

Peraturan Gubernur No. 34/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali mengatur, memperjelas, dan mempertegas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat. Anggaran Pendapatan Desa Adat bersumber dari  pendapatan asli desa adat, alokasi dana desa adat dari Pemprov Bali, bantuan keuangan dari pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota, sumbangan dana punia.

Anggaran belanja desa adat terdiri atas belanja rutin dan belanja program anggaran untuk desa adat ditransfer langsung ke rekening desa adat, tidak lagi memakai mekanisme bantuan keuangan khusus (BKK).

“Untuk desa adat alokasi anggarannya sebesar Rp300 juta untuk masing-masing desa adat dalam APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2020. Total alokasi anggaran desa adat sebesar Rp447,9 miliar untuk 1.493 desa adat di Bali,” ungkapnya.

Penggunaan dana desa adat diatur dalam petunjuk teknis, yang terdiri dari belanja rutin maksimum sebesar Rp80 juta meliputi  insentif untuk bendesa adat sebesar Rp1,5 juta per bulan, Rp18 juta per tahun. Insentif untuk prajuru ditentukan secara musyawarah, maksimum Rp45 juta per tahun dan biaya operasional sebesar Rp17 juta per tahun. Sedangkan belanja program minimum sebesar Rp220 juta, untuk program parahyangan, pawongan, dan palemahan. *pur

BAGIKAN