Saat BPR Kesulitan Likuiditas, ”Linkage” dengan Bank Umum dapat Menjadi Jawaban Akurat

Dalam kondisi pandemi covid-19, bank perkreditan rakyat (BPR) dituntut mampu melayani kebutuhan keuangan masyarakat Bali.

Denpasar (bisnisbali.com) –Dalam kondisi pandemi covid-19, bank perkreditan rakyat (BPR) dituntut mampu melayani kebutuhan keuangan masyarakat Bali. Guru Besar Fakultas Ekonomi  Universitas Udayana, Prof. Dr. I Wayan Ramantha, Rabu (8/7) mengatakan, untuk memperkuat likuiditas BPR mesti mengoptimalkan kerja sama linkage dengan bank umum.

Diungkapkannya, dalam pandemi covid-19, BPR mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang melakukan penarikan simpanan untuk pemenuhan kebutuhan pokok atau pemenuhan kebutuhan kesehatan. BPR juga dituntut mampu membantu permodalan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang ingin bangkit atau memperkuat modal pasca era new normal covid-19.

Prof. Ramantha menjelaskan, untuk memberikan layanan optimal pascapandemi covid-19, BPR wajib mengikuti ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ini termasuk arahan OJK agar BPR memenuhi ratio cash flow 10 persen.

Dipaparkannya, dalam kondisi covid-19, BPR mesti memiliki likuiditas yang kuat. Dengan likuiditas kuat, BPR akan mampu menjaga agar cash ratio tetap berada di atas 10 persen.

Lebih lanjut Prof. Ramantha mengatakan, untuk menguatkan likuiditas BPR tidak bisa sepenuhnya ditangani dengan gotong royong antar-BPR. Ini dikarenakan BPR rata-rata memiliki masalah sama dalam penguatan likuiditas pascapandemi covid-19.

Dikatakannya, dalam tahap awal BPR mesti fokus melakukan penguatan internal. BPR bisa menjaga cash flow dengan menjalankan prinsip kehati-hatian.

Prof. Dr. I Wayan Ramantha menambahkan, dalam memperbaiki rasio cash flow bekerja sama dengan bank umum menjadi jawaban yang lebih akurat bagi BPR. Selama pandemi covid-19 ini, BPR mesti makin mempererat kerja sama linkage dengan bank umum. “Dalam kondisi sulit covid-19, BPR bisa membuktikan ada jalinan kerja sama linkage yang sangat kuat dengan bank umum,” tegasnya. *kup

BAGIKAN