RPJMD SB Badung 2016-2021 Mantap, Hanya Infrastruktur perlu Digenjot

Rancangan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) semesta berencana (SB) 2016-2021 yang dibuat paket Bupati Nyoman Giri Prasta, S.Sos. dan Drs. Ketut Suiasa, S.H. hingga 2020 ini masuk kategori mantap

PRIORITAS - Kepala Bappeda Badung Made Wira Dharmajaya didampingi Kabag Humas Made Suardita saat jumpa media terkait tema dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Badung  tahun 2021, di Cemagi, Jumat kemarin.

Rancangan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) semesta berencana (SB) 2016-2021 yang dibuat paket Bupati Nyoman Giri Prasta, S.Sos. dan Drs. Ketut Suiasa, S.H. hingga 2020 ini masuk kategori mantap. Apa saja parameternya?

MENURUT Kepala Bappeda Badung Made Wira Dharmajaya didampingi Kabag Humas Made Suardhita saat jumpa media di bilangan Cemagi, Mengwi Badung, Jumat (14/2) kemarin, RPJMD SB Badung 2016-2021 masuk kategori mantap. “Sangat mantap,” ujar pejabat asal Sembung Mengwi tersebut.

Menurut Wira Dharmajaya, dari 21 indikator kinerja untuk menilai RPJMD SB tersebut, 12 indikator sesuai target dan 8 indikator terealisasi melewati target. Hanya satu indikator yang belum memenuhi target yakni infrastruktur.

Saat ini, tegasnya, indikator infrastruktur  baru mencapai 94 persen. “Capaian ini pun masih dalam rentang mantap,” katanya.

Walau begitu, mantan Sekwan tersebut optimis infrastruktur ini akan terealisasi sesuai target karena masih ada waktu hingga 2021 mendatang. “Kami akan genjot pada 2020 ini dan selanjutnya pada 2021. Dengan sisa waktu ini, kami yakin target infrastruktur bisa tercapai,” tegasnya.

Dia merinci, 21 indikator tersebut meliputi indeks kerukunan umat beragama, derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya, indeks kepuasan masyarakat, kategori akuntabilitas kinerja kabupaten, opini BPK dan kategori penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi. Selanjutnya, indeks pembangunan manusia, indeks kebahagiaan, persentase penduduk miskin, persentase kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB, dan persentase pencegahan pelanggaran perda dan perkada, serta persentase penegakan perda dan perkada. Sisanya yakni  indeks pembangunan gender, indeks kualitas lingkungan hidup, indeks pertamanan, tingkat kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana, tingkat pengangguran terbuka, persentase infrastruktur dalam kondisi mantap, skor pola pangan harapan, persentase daya tarik wisata yang berdaya saing, dan persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB.

Dari indikator tersebut, hanya infrastruktur yang capaiannya baru 94 persen. “Kami yakin dengan sisa waktu yang ada, capaian infrastuktur bisa sesuai dengan target,” ungkapnya.

Ditanya mengenai fluktuasinya pendapatan Badung kaitan dengan perencanaan pembangunan, Made Wira Dharmajaya memastikan sangat berpengaruh. Dia mencontohkan saat ini, di tengah mewabahnya virus corona, pendapatan Badung dipastikan akan menurun.

Menurunnya pendapatan dipastikan akan berpengaruh pada perencanaan. Dalam RPJMD selama 5 tahun tersebut, proyeksi pendapatan dan belanja sudah dipasang. Namun penajaman tetap dilakukan berdasarkan kondisi eksisting perekonomian.

Ditanya mengenai jalan lingkar selatan yang akan dibuat, Wira Dharmajaya berharap secepatnya bisa dilakukan. Pola pembangunannya akan melibatkan pemerintah dan badan usaha.

Selanjutnya baru dokumen perencanaan dan realisasi dokumen, terakhir masuk kepada market sounding. Berikutnya masuk ke tahapan penawaran dan kesepakatan penunjukan. “Ini proses yang harus dilalui dan berharap secepatnya ditindaklanjuti,” katanya.

Saat jumpa media tersebut, Bappeda memaparkan tema dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Badung tahun 2021. Temanya, katanya, akselerasi ekonomi melalui peningkatan SDM unggul, penguatan infrastruktur, budaya dan lingkungan hidup. Kata kuncinya, tegas Wira Dharmajaya, akselerasi ekonomi, peningkatan SDM unggul, penguatan infrastruktur, budaya dan lingkungan hidup.

Prioritas pembangunan daerah kabupaten tahun 2021 meliputi pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; kesehatan; pembangunan ekonomi, tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik; serta sarana prasarana wilayah, perumahan dan pemukiman. Empat lainnya berupa perlindungan sosial dan pengarusutamaan gender; penataan ruang dan lingkungan hidup; pariwisata, pertanian dan kebudayaan; dan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi Badung, katanya, mampu melebihi Bali dan nasional. Pertumbuhan pada 2017 mencapai 6,11 persen, sementara Bali 5,59 dan nasional 5,07 persen.

Produk domestik regional bruto (PDRB) Badung tahun 2018 melonjak 57.443,84 miliar melonjak dibanding tahun 2017 yang mencapai Rp 52.23,61 miliar. Sementara gini ratio Badung pada 2018 hanya 0,339. Nilai ini jauh lebih rendah dibanding Bali yang angkanya 0,37 dan nasional 0,38.  “Ketimpangan sangat tinggi apabila gini rasio mendekati 1, ketimpangan sedang bila gini rasio mencapai 0,5 dan ketimpangan rendah jika gini rasio mendekati 0,” katanya.

Tingkat kemiskinan Badung pada 2018 tercatat hanya 1,98 persen. Sementara Bali mencapai 3,91 dan nasional 9,82 persen. “Tingkat kemiskinan Badung jauh di bawah Bali dan nasional,” tegasnya.

Perkembangan indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Badung  pada 2017 mencapai 80,54 persen. Angka ini jauh di atas Bali yang hanya 74,3 dan nasional yang hanya 70,81.

Indeks kebahagiaan di Kabupaten Badung, ujar Wira Dharmajaya pada 2019 mencapai 76,14. Indeks ini melonjak dibanding 2018 yang hanya 75,47. Satu lagi terkait survai kepuasan masyarakat di Kabupaten badung pada 2019 mencapai 83,61 dan masuk kategori baik. Angka ini meningkat dari capaian tahun 2018 yang hanya 79,73 yang juga dalam kategori baik. *sar

BAGIKAN