Restrukturisasi Kredit tetap sesuai Kemampuan Debitur

Dampak dari pandemi covid-19 membuat ada karyawan yang dirumahkan bahkan ada yang tidak digaji sehingga tidak mampu membayar kewajiban kredit kepada perbankan.

OJK Soal Stimulus terhadap Pekerja yang Dirumahkan

Denpasar (bisnisbali.com) –Dampak dari pandemi covid-19 membuat ada karyawan yang dirumahkan bahkan ada yang tidak digaji sehingga tidak mampu membayar kewajiban kredit kepada perbankan. Terkait kondisi ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berharap bank dalam memberlakukan restrukturisasi kredit berdasarkan kemampuan debitur sesuai dengan pasal 2 ayat (4) POJK No. 11/POJK.03/2020.

Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Kuangan 2 Kantor OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara, Jimmy Hendrik Simarmata di Renon, menyampaikan, kalangan perbankan diharapkan dapat proaktif dalam mengidentifikasi debitur-debiturnya yang terkena dampak penyebaran covid-19 dan segera menerapkan POJK stimulus yang telah diterbitkan OJK.

“Bagi karyawan yang dirumahkan dan tidak digaji, sesuai dengan pasal 2 ayat (4) POJK No. 11/POJK.03/2020 yang mengatur bahwa bank harus memiliki pedoman untuk menetapkan debitur yang terkena dampak penyebaran covid-19 termasuk mekanisme pemberian restrukturisasi kredit,” katanya.

Ia pun menyatakan termasuk opsi penundaan pembayaran pokok dan atau bunga sesuai kemampuan membayar debitur berdasarkan analisis bank atau perusahaan pembiayaan selama 3 bulan atau 6 bulan atau 9 bulan atau 1 tahun.

Sebelumnya dalam Frequently Asked Questions restrukturisasi kredit atau pembiayaan terkait dampak covid-19, OJK memuat restrukturisasi kredit dilakukan mengacu pada POJK mengenai penilaian kualitas aset, antara lain dengan cara penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit/pembiayaan dan/atau konversi kredit/pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara.

Berbagai skema tersebut diserahkan sepenuhnya kepada bank dan sangat tergantung pada hasil identifikasi bank atas kinerja keuangan debitur ataupun penilaian atas prospek usaha dan kapasitas membayar debitur yang terdampak covid-19. Jangka waktu restrukturisasi ini sangat bervariasi tergantung pada asesmen bank terhadap debiturnya dengan jangka waktu maksimal 1 tahun.

Berarti nanti setiap bank memiliki kebijakan yang berbeda? Secara umum dalam pemberian restrukturisasi, bank mengacu pada POJK penilaian kualitas aset. Namun dalam penerapan ataupun skema restrukturisasinya dapat bervariasi dan sangat ditentukan oleh kebijakan masing-masing bank tergantung pada assesment terhadap profil dan kapasitas membayar debiturnya.

Agar dapat dipahami juga oleh masyarakat bahwa OJK menekankan kepada seluruh bank agar dalam pemberian kebijakan restrukturisasi ini dilakukan secara bertanggung jawab dan agar tidak terjadi moral hazard. Jangan sampai ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab (freerider/aji mumpung). Ini terkait dengan debitur yang sebelumnya lancar namun kemudian jelas-jelas menurun kinerja usahanya sebagai dampak covid-19.

OJK meminta bank agar proaktif membantu debiturnya dengan menawarkan skema restrukturisasi yang tepat, baik dari sisi jangka waktu, besaran cicilan ataupun relaksasi bunga.

Terkait ada ada kelonggaran cicilan kredit 1 tahun untuk rakyat kecil, apa saja maksudnya? Kelonggaran sampai dengan 1 tahun tersebut mengacu pada jangka waktu restrukturisasi sebagaimana diatur dalam POJK Stimulus. Kelonggaran cicilan yang dimaksud lebih ditujukan pada debitur kecil antara lain sektor informal, usaha mikro, pekerja berpenghasilan harian yang memiliki kewajiban pembayaran kredit untuk menjalankan usaha produktif mereka.

Misalkan pekerja informal yang memiliki tagihan kepemilikan rumah dengan tipe tertentu atau program rumah sederhana, pengusaha warung makan yang terpaksa tutup karena ada kebijakan work from home. Relaksasi dengan penundaan pembayaran pokok sampai dengan 1 tahun tersebut dapat diberikan kepada debitur yang diprioritaskan. Dalam periode 1 tahun tersebut debitur dapat diberikan penundaan/penjadwalan pokok dan/atau bunga dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan ataupun assesment bank/leasing misal 3, 6, 9, atau 12 bulan.

Kebijakan jangka waktu penundaan yang diberikan sangat erat kaitannya dengan dampak covid-19 terhadap debitur, termasuk masa pemulihan usaha dan kemajuan penanganan/penurunan wabah covid-19. *dik

BAGIKAN