Realisasi APBD Triwulan I Masih Berjalan Lambat

Pelaksanaan anggaran di Bali diharapkan terus berjalan dengan baik hingga akhir tahun anggaran.

KUNCI KEBERHASILAN - Program perlindungan sosial dan dukungan UMKM menjadi salah satu kunci keberhasilan peningkatan ekonomi, termasuk reformasi struktural melalui UU Cipta Kerja. (foto/eka adhiyasa)

Denpasar (bisnisbali.com) – Pelaksanaan anggaran di Bali diharapkan terus berjalan dengan baik hingga akhir tahun anggaran. Untuk itu, diperlukan perhatian seluruh pihak terkait agar dapat bersinergi dengan lebih baik lagi dan mendorong realisasi belanja pemerintah baik pusat maupun daerah.

“Itu tentunya dengan tetap mengedepankan integritas, akuntabilitas dan prinsip value for money,” kata Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali Tri Budhianto.

Dengan adanya kerja sama dan koordinasi tersebut, diharapkan perekonomian Bali tetap berjalan dengan baik dan mampu bangkit dari pelemahan akibat pandemi Covid-19 ini. Ia pun menyebutkan dari aspek fiskal daerah, realisasi APBD pada triwulan I Tahun 2021 ini berjalan cukup lambat mengingat kondisi yang belum menguntungkan akibat pandemi Covid-19. Realisasi APBD se-Bali baru mencapai Rp 2,04 triliun atau 8,2 persen dari pagu yang tersedia. Capaian ini bahkan lebih rendah jika dibandingkan dengan jumlah transfer dari pemerintah pusat yang diberikan kepada pemda-pemda di Bali yang telah mencapai Rp 2,6 triliun.

Oleh karena itu, diharapkan pemda-pemda mampu mendorong belanja dengan lebih baik lagi agar masyarakat dapat memperoleh manfaat dengan lebih luas dan lebih cepat, sehingga pemulihan ekonomi juga dapat terus didorong.

Ia pun menjelaskan dalam rangka mendukung kebangkitan perekonomian sebagai akibat dari pandemi Covid-19, pemerintah pada tahun 2021 ini mengarahkan kebijakan PEN untuk memperkuat konsumsi rumah tangga, mendorong konsumsi pemerintah, serta mendorong investasi sektor publik. Untuk itu, terdapat tiga game changer atau kunci keberhasilan yang harus dilaksanakan, yaitu intervensi kesehatan dengan keberhasilan dalam penanganan Covid-19 melalui vaksinasi gratis dan program 3M/3T. Selanjutnya program perlindungan sosial dan dukungan UMKM. Termasuk reformasi struktural melalui UU Cipta Kerja.

Selain itu, jumlah Anggaran PEN yang disediakan pada tahun 2021 juga ditingkatkan menjadi sebesar Rp 699,43 triliun atau naik 21 persen dibandingkan dengan realisasi PEN tahun 2020 sebesar Rp 579,78 triliun. Anggaran PEN tersebut digunakan untuk Kesehatan Rp 176,30 triliun, perlindungan sosial Rp 157,41 triliun, dukungan UMKM dan korporasi Rp184,83 triliun, insentif usaha Rp 58,46 triliun dan program prioritas Rp 122,44 triliun.

“Untuk realisasi program PEN nasional di Bali sampai dengan 16 April 2021 telah terealisasi sebesar Rp 1,09 triliun,” jelasnya. *dik

BAGIKAN