Pusat Kebudayaan Bali akan Jadi Mahakarya Monumental, Anggaran Pembangunan Rp 2,5 Triliun

Pembangunan Pusat kebudayaan Bali (PKB) di kawasan eks galian C Gunaksa, Kabupaten Klungkung, akan  menjadi sebuah Mahakarya Monumental pada era terkini sebagai program prioritas membangun adat istiadat, seni budaya dan kearifan lokal Bali.

SOSIALISASI - Gubernur Bali Wayan Koster saat sosialisasi kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi Data pembangunan Pusat Kebudayaan Bali di Balai Budaya Ida I Dewa Agung Istri Kanya, Semarapura, Kabupaten Klungkung, Kamis ( 21/1).

Semarapura (bisnisbali.com)  – Pembangunan Pusat kebudayaan Bali (PKB) di kawasan eks galian C Gunaksa, Kabupaten Klungkung, akan  menjadi sebuah Mahakarya Monumental pada era terkini sebagai program prioritas membangun adat istiadat, seni budaya dan kearifan lokal Bali. Demikian diungkapkan Gubernur Bali Wayan Koster saat acara Sosialisasi Kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi Data penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan serta Pihak-pihak Berhak dan Objek Pengadaan Tanah Pembangunan PKB, Prasarana Pengendali Banjir Tukad Unda dan Waduk Muara Unda di Balai Budaya Ida I Dewa Agung Istri Kanya, Semarapura, Kamis (21/1).

“Pembangunan ini (Pusat kebudayaan Bali-red) hanya akan terjadi dalam satu kali perjalanan hidup. Generasi berikutnya hanya perlu memelihara dan memanfaatkan secara bijak. Mungkin dalam perjalanan sejarahnya, hanya 500 tahun sekali ada pembangunan monumental seperti ini lagi,” kata Gubernur Koster.

Di hadapan ratusan warga pemilik lahan,  Gubernur Koster menyatakan layaknya Candi Prambanan atau Borobudur, pembangunan sebuah karya monumental hanya bisa berjalan dengan restu alam melalui tangan orang-orang yang mempunyai niat tulus dan lurus. “Sejak dulu lokasi ini akan digunakan untuk berbagai proyek, tapi tak pernah jadi karena niat tidak baik dan alam tidak merestui. Tanah ini sudah terhitung terlantar sejak 1963. Sekarang saya ambil langkah ngayah total sekala lan niskala dengan niat dan konsep yang baik, agar kawasan ini lebih bermanfaat tak hanya bagi Bali, tapi juga nasional bahkan dunia. Astungkara berjalan mulus,” ujar lulusan ITB Bandung ini.

Sejak awal kepemimpinannya, bahkan sebelum dilantik sebagai gubernur, Koster menyatakan telah berniat membangun sebuah fasilitas seni dan budaya memadai untuk Bali yang dalam perjalanan panjangnya menemui banyak kemudahan. “Desainnya dibuat oleh arsitek terkenal, orang Bali, ngayah tanpa biaya. Demikian pula bantuan normalisasi Tukad Unda oleh Kementerian PU yang menelan dana Rp 270 miliar, dilanjutkan pembangunan Waduk Muara Unda. Kawasan ini dirancang tidak longsor, banjir aliran lahar dan  lainnya,” jelas  Gubernur Bali seraya menyebut  biaya pembangunan disokong pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 2,5 triliun.

Pria kelahiran Desa Sembiran, Kabupaten Buleleng,  ini menambahkan,  kawasan PKB yang berdiri di atas lahan seluas 320 hektar bakal mengandung penjabaran visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru. Implementasinya di antaranya melalui hutan buatan, taman, fasilitas seni, pameran, kuliner UMKM hingga waduk dan pelabuhan untuk menjadikan kawasan ini lengkap. “Dari Atma Kertih hingga Wana Kertih-nya ada, lokasinya pun luar biasa baik, Nyegara Gunung. Saya sudah cek di seluruh Bali tidak ada lagi lokasi sebaik ini,” jelasnya.

Demikian pula sisi sejarahnya, Klungkung merupakan tempat kebudayaan Bali berkembang hingga mencapai masa keemasaannya pada era Kerajaan Gelgel, tepatnya dalam pemerintahan Raja Dalem Waturenggong.  Untuk itu, Gubernur Koster mengharapkan warga pemilik lahan yang berasal dari Desa Tangkas, Desa Jumpai, Desa Sampalan Kelod dan Desa Gunaksa mendukung pembangunan PKB melalui peraturan yang berlaku yaitu UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah  untuk Pembangunan Kepentingan Umum.

“Tolong patuh pada aturan. Saya minta BPN (Badan Pertanahan Nasional) Klungkung bekerja keras dan melengkapi persyaratan dokumen ini sehingga nanti bisa langsung dibayarkan. BPN  harus kerja keras karena pemilik lahan adalah prioritas Kementerian Pertanahan. Tapi saya tegaskan, jangan ada yang coba-coba bermain, jadi calo, nakal dan berniat buruk lain karena akan berhadapan dengan saya dan penegak hukum,” tegas Gubernur Koster.

Warga pemilik lahan dipastikan tidak hanya mendapat ganti rugi tanah, namun juga manfaat lain lewat pembangunan fasilitas seni budaya yang diperkirakan menyerap lebih dari 10 ribu tenaga kerja. “Tenaga kerjanya diprioritaskan masyarakat sekitar. Belum lagi kesempatan menjual produk kerajinan lokal dan UMKM,” ungkapnya. Menanggapi hal tersebut, ratusan warga yang hadir bertepuk tangan dan menyerukan persetujuannya secara serempak. Mereka secara bulat mendukung program pembangunan ini dan akan menjalankan proses ganti rugi lahan sesuai aturan yang berlaku.

Kepala BPN Klungkung Cok. Gede Agung Astawa mengharapkan pemilik tanah mendukung secara proaktif proses inventarisasi yang dilaksanakan BPN Klungkung guna mempercepat proses ganti rugi.

Hadir pula Bupati Klungkung Nyoman Suwirta, jajaran pimpinan OPD terkait tingkat provinsi dan kabupaten serta tokoh masyarakat Kabupaten Klungkung. *wid

BAGIKAN