PSBB, Industri Jasa Keuangan Tetap Beroperasi

Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) khususnya di wilayah Jawa dan Bali yang diterapkan 11 sampai 25 Januari 2021 siap dilaksanakan.

OJK - Kantor OJK Regional 8 Bali & Nusra.

Denpasar (bisnisbali.com) – Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) khususnya di wilayah Jawa dan Bali yang diterapkan 11 sampai 25 Januari 2021 siap dilaksanakan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun menyebutkan, operasional OJK dan Industri Jasa Keuangan (IJK) yakni perbankan, pasar modal, dan industri keuangan nonbank di wilayah Jawa dan Bali tetap beroperasi dengan protokol kesehatan (prokes) pencegahan penyebaran Covid-19.

“Hal tersebut sejalan dengan ketentuan pemerintah yang memasukkan sektor jasa keuangan dalam 11 bidang usaha vital tetap berjalan dengan kapasitas yang diizinkan oleh pemerintah,” kata Deputi Komisioner Humas dan Logistik OJK, Anto Prabowo, melalui informasi tertulisnya, Kamis (7/1).

Diakuinya, OJK mendukung upaya pemerintah yang kembali meneruskan kebijakan PSBB dengan harapan dapat menggerakkan roda perekonomian dalam koridor upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di masyarakat. Langkah ini berpedoman kepada Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 tentang pedoman PSBB dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.

Untuk itu, OJK meminta kepada seluruh lembaga jasa keuangan untuk tetap memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dengan selalu mengutamakan prokes untuk mencegah penyebaran Covid- 19. “Seluruh lembaga jasa keuangan tetap beroperasi secara terbatas dengan wajib menerapkan protokol kesehatan antara lain menjaga jarak fisik, menggunakan masker dan memaksimalkan layanan melalui pemanfaatan teknologi, serta melakukan pola hidup bersih dan sehat,” paparnya.

Penyediaan uang tunai di anjungan tunai mandiri (ATM) pun dioperasikan dengan menjaga kebersihan melalui disinfektan secara berkala. Untuk pengaturan operasional kantor dan pelaksanaan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) diserahkan kepada masing-masing lembaga jasa keuangan, self regulatory organization di pasar modal, dan lembaga penunjang profesi di industri jasa keuangan.

Pihaknya juga menyebutkan, sehubungan dengan penerapan PSBB di Jawa dan Bali ini, OJK senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Kapolda di Jawa dan Bali untuk memastikan layanan operasional lembaga jasa keuangan serta transaksi investasi di pasar modal berjalan dengan baik.

Seperti diketahui, dalam keterangan pers Menko Perekonomian pada 6 Januari 2021, PSBB akan diberlakukan di DKI Jakarta dan 23 kabupaten/kota di enam provinsi yang masuk wilayah berisiko tinggi penyebaran Covid-19. *dik

BAGIKAN