Proyek Nasional Diharapkan Dorong Pemulihan Ekonomi Bali

Pada triwulan I, semua proyek prioritas nasional yang ada di Bali berjalan dengan baik. Capaian proyek rata-rata 30 persen.

PROYEK PELABUHAN - Alat berat saat mengerjakan proyek Pelabuhan Sampalan Nusa Penida.

Denpasar (bisnisbali.com) –Pada triwulan I, semua proyek prioritas nasional yang ada di Bali berjalan dengan baik. Capaian proyek rata-rata 30 persen. Bahkan, beberapa telah rampung. Hal ini diharapkan mampu mendorong pemulihan ekonomi.

Kepala Kanwil Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali Tri Budhianto, di Denpasar, Senin (19/4) kemarin, mengatakan proyek-proyek tersebut di antaranya pembangunan tiga pelabuhan besar yaitu Sanur, Nusa Penida, dan Nusa Ceningan. Selain itu juga pembangunan Bendungan Sidan, Bendungan Tamblang, Embung Sanda, Embung Sanur, serta beberapa preservasi jalan atau jembatan.

Di sisi lain, kata dia, untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) telah berhasil direalisasikan sebesar Rp 2,67 triliun atau 23 persen dari alokasi yang disediakan. Capaian ini lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020, terutama dikarenakan belum adanya realisasi pada Dana Insentif Daerah (DID) dan masih rendahnya realisasi pada Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik. “Rendahnya belanja-belanja tersebut dikarenakan masih adanya proses refocusing pada tingkat pusat dan menunggu juknis pelaksanaan DAK fisik pada beberapa kementerian/lembaga,” katanya.

Sementara, penyaluran dana desa telah berjalan dengan sangat baik dan menjadi yang tercepat dibandingkan dengan provinsi lainnya. Kendati demikian, perlu menjadi perhatian bahwa untuk penyaluran tahap kedua masih harus menunggu penyelesaian peraturan kepala daerah di masing-masing kabupaten/kota.

Diakuinya, pelaksanaan anggaran di Bali selama triwulan I tahun 2021 mampu berjalan on-track dan diharapkan mampu terus berjalan baik hingga akhir tahun dan mendorong pemulihan ekonomi Bali. Pagu anggaran belanja atas beban APBN untuk wilayah Provinsi Bali pada tahun 2021 ini mengalami peningkatan sebesar 6,22 persen dari tahun 2020 yang totalnya sebesar Rp 21,87 triliun menjadi Rp 23,23 triliun tahun ini.

Jumlah tersebut terbagi dalam dua jenis, yaitu untuk belanja pemerintah pusat melalui kementerian/lembaga sebesar Rp 11,63 miliar dan untuk TKDD sebesar Rp 11,60 miliar. Sepanjang triwulan I tahun ini, belanja kementerian atau lembaga telah berhasil direalisasikan sebesar Rp 2,03 triliun atau 17,5 persen dari pagu. Angka ini lebih tinggi dari target triwulan I sebesar 15 persen. “Yang cukup menggembirakan adalah bahwa untuk jenis belanja modal memiliki persentase capaian yang paling tinggi yaitu 20,2 persen dari pagu belanja modal, yang hal ini diharapkan menjadi indikator bahwa manfaat dari belanja pemerintah dapat segera dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.

Sedangkan untuk belanja barang atau jasa, memiliki capaian realisasi yang paling rendah sebesar 13,7 persen yang perlu menjadi perhatian satuan kerja kementerian atau lembaga untuk mengejar di triwulan selanjutnya. Selain itu, kinerja belanja kementerian/lembaga ini lebih baik jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020 yang saat itu capaiannya sebesar Rp1,8 triliun atau 16,6 persen dari pagu yang tersedia. *dik

BAGIKAN