Pjs. Bupati Badung Terima Kunja Komisi II DPR RI, Lihadnyana Sebut Tatanan Pemerintahan di Badung Berjalan Sesuai Norma  

Pjs. Bupati Badung I Ketut Lihadnyana mengatakan, tatanan pemerintahan di Kabupaten Badung berjalan dengan baik jauh dari norma-norma ketidakpatuhan.

KUNJA - Pjs. Bupati Badung I Ketut Lihadnyana saat menerima kunja Komisi II DPR RI di ruang pertemuan Kerta Gosana Puspem Badung, Senin (12/10).

Mangupura (bisnisbali.com) – Pjs. Bupati Badung I Ketut Lihadnyana mengatakan, tatanan pemerintahan di Kabupaten Badung berjalan dengan baik jauh dari norma-norma ketidakpatuhan. Hal tersebut disampaikan Lihadnyana saat menerima kunjungan kerja (kunja) Komisi II DPR RI di ruang pertemuan Kerta Gosana Puspem Badung, Senin (12/10) kemarin.

Rombongan Komisi II DPR RI yang berjumlah 26 orang dipimpin langsung Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia Tandjung serta Wakil Ketua Arif Wibowo. Turut hadir Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Jenderal KPU RI Purwoto Ruslan Hidayat, KPU dan Panwaslu Provinsi Bali, KPU kabupaten/kota se-Bali, Forkompinda serta pimpinan OPD terkait di lingkungan Pemkab Badung.

Lebih lanjut Lihadnyana menyampaikan selamat datang, apresiasi dan terima kasih atas kunjungan Komisi II DPR RI di Kabupaten Badung karena hal ini merupakan suatu kehormatan sekaligus menjadi bukti kalau Bali dan Badung aman untuk dikunjungi terlebih dalam situasi pandemi Covid-19 saat ini. Namun walaupun demikian pandemi Covid-19 ini membuat tatanan hidup menjadi lebih tertata apalagi saat ini memasuki era new normal bagaimana menginternalisasi masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan. “Pandemi ini telah membawa tatanan kehidupan menjadi jauh lebih serius dan penuh dengan kehati-hatian,” ungkapnya.

Berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Badung, Pjs. Bupati Lihadnyana mengatakan, Pemerintah Kabupaten Badung beserta pihak TNI,kepolisian, instansi terkait begitu juga dengan masyarakat baik dinas dan adat secara bersama-sama dan bergandengan tangan bahu membahu dalam mencegah dan melawan Covid-19 ini. “Kami ingatkan dengan penanganan serius dan tetap mengikuti protokol kesehatan yang taat oleh semua pihak, baik itu masyarakat di perkotaan dan di desa niscaya pandemi Covid-19 dapat diatasi,” tegasnya.

Pihaknya juga berharap pelaksanaan pilkada di Kabupaten Badung di tengah pandemi ini bisa berjalan sesuai dengan tahapan dan harapan bersama, serta angka yang terjangkit dan yang terdampak Covid-19 dapat menurun dan sirna. “Hal penting yang juga menjadi perhatian kami adalah bagaimana agar pelaksanaan pilkada serentak di Kabupaten Badung ini dapat berjalan dengan aman, lancar dan sukses disertai dengan penurunan kasus Covid-19 sehingga kasus Covid-19 ini dapat ditekan seminimal mungkin,” harapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Badung bersama Forkopimda, kepolisian, TNI beserta masyarakat baik adat dan dinas di Badung yang telah melaksanakan tatanan pemerintahan dan pelaksanaan aturan pilkada serentak serta penanganan Covid-19 di Kabupaten Badung yang begitu tertata dan mengikuti aturan yang ada.

“Kami berharap ini tetap terjaga dan semoga ini menjadi sebuah contoh bagi kabupaten/kota lain di Indonesia dalam pelaksanaan aturan dan program pemerintah baik dalam penanganan pandemi Covid-19 maupun pelaksanaan pilkada serentak,” jelasnya.

Dalam pertemuan tersebut juga diisi dengan pemaparan penanganan Covid-19 di Kabupaten Badung oleh Kadis Kesehatan dr. I Nyoman Gunartha. Dikatakan, perkembangan klaster-klaster baru Covid-19 telah merasuk ke segala kehidupan di masyarakat baik di kota maupun di desa-desa di Bali. Ini tentu perlu penanganan yang serius baik dari pemerintah maupun masyarakat, mengingat pandemi ini telah menjadi momok kehidupan yang sangat mengerikan bagi jalan kehidupan masyarakat.

“Kami Pemerintah Kabupaten Badung mencoba dengan berbagai cara untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Berbagai kebijakan dari Pemkab Badung sudah dijalankan terhadap masyarakat yang terdampak seperti penggratisan biaya PDAM, pemberian sembako untuk masyarakat paling terdampak yakni keluarga kurang mampu atau KPM, insentif untuk masyarakat Badung yang di-PHK atau dirumahkan, memberikan rumah singgah untuk PMI atau ABK dan tenaga kesehatan, pembiayaan BPJS, pengadaan masker untuk masyarakat Badung serta pengadaan APD dan insentif kepada tenaga medis,” tegasnya. *adv

BAGIKAN