Pimpinan Dewan Gelar Pertemuan dengan Pjs. Bupati Badung, Tegaskan APBD 2021 Harus Realistis  

Pimpinan DPRD Badung menggelar rapat koordinasi dengan Pjs. Bupati Badung, Ketut Lihadnyana, Senin (12/10)

PERTEMUAN – Suasana pertemuan antara pimpinan dewan dan Pjs. Bupati Badung, Senin (12/10) kemarin.

Mangupura (bisnisbali.com) – Pimpinan DPRD Badung menggelar rapat koordinasi dengan Pjs. Bupati Badung, Ketut Lihadnyana, Senin (12/10) kemarin. Pertemuan yang melibatkan pimpinan dewan dari tingkat Ketua DPRD hingga Ketua Fraksi itu dalam rangka membahas sejumlah hal, utamanya terkait postur APBD 2021.

Hadir dalam rapat tersebut, Ketua DPRD Badung Putu Parwata, Wakil Ketua I, Wayan Suyasa, Wakil Ketua II, Made Sunarta, Kepala Bappeda Badung Made Wira Dharmajaya, Kepala BKAD Ketut Gede Suyasa, Sekwan Badung, I Gusti Made Agung Wardika, Ketua Fraksi Badung Gede, Made Wijaya dan Ketua Fraksi Golkar, I G.N. Shaskara.

Ketua DPRD Badung Putu Parwata mengatakan, pertemuan kali ini adalah untuk melakukan koordinasi kebijakan  strategis penetapan APBD 2021 yang akan dilaksankan pada November 2020. “Pembahasan RAPBD 2021 di masa pandemi Covid-19 yang sudah kita sepakati yakni bagaimana kita membuat APBD yang sehat. Program-program yang kita susun dengan masyarakat, secepatnya bisa diusulkan agar masuk di sistem. Sekarang tidak bisa usulan keluar masuk secara sembarangan. Harus sesuai sistem. Kita kelola Badung ini dengan baik,” ujarnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, penyusunan RAPBD 2021 akan dilakukan secara riil. “KUA-PPAS harus dilihat secara cermat dan nantinya APBD 2021 kita bisa rasional,” terangnya.

 Sementara itu, Pjs. Bupati Badung, I Ketut Lihadnyana mengungkapkan, pihaknya akan tetap memfasilitasi jalannya pemerintahan dan pilkada agar berjalan dengan baik.”Dalam pembahasan APBD 2021 ini, kita harus menghitung pendapatan terlebih dahulu, bukan belanja dulu. Kami sudah mengingatkan TAPD Badung agar pendapatan asli daerah jangan terlalu optimis. Pakai contoh pada triwulan ketiga tahun 2020. Kita bicara APBD sehat dulu, jangan sampai  kita membuat pendapatan semu. Mari kita berikan gambaran APBD yang sebenarnya,” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakannya, pemerintah harus berpikir beban belanja yang belum dibayarkan di tahun 2020 dan harus dibayar  tahun 2021. Berpikir juga belanja mandatory dan belanja pegawai. “Izinkan kami menyajikan struktur APBD yang sehat sehingga bisa dilaksankan dengan baik,” tegasnya. *adv

BAGIKAN