Petani Harapkan Jembatan Menuju Pasar

Berbicara ketahanan pangan dan Peraturan Gubernur nomor 99 tahun 2018 tentang pemasaran dan pemanfaatan produk pertanian, perikanan dan industri lokal Bali,  ada benang merah yang menghubungkan dengan petani sebagai produsen pangan.

Diskusi terkait kebutuhan pangan dan implementasi Pergub 99/2018.

Denpasar (bisnisbali.com) –Berbicara ketahanan pangan dan Peraturan Gubernur nomor 99 tahun 2018 tentang pemasaran dan pemanfaatan produk pertanian, perikanan dan industri lokal Bali,  ada benang merah yang menghubungkan dengan petani sebagai produsen pangan. Sebagai pelaku utama dari pergub tersebut, para petani mengatakan produk pertanian lokal sudah banyak digunakan oleh hotel dan restoran. Namun masih banyak kendala yang dihadapi oleh petani.

Duta Petani Muda Indonesia 2018, Ratna Sari Dewi, mengatakan semangat Pergub 99/2018 memang sangat bagus karena industri pariwisata dan supermarket harus menyerap 60% produk pertanian lokal. “Untuk bisa mencapai apa yang diamanatkan dalam Pergub 99 ini, banyak hal yang perlu di perbaiki di hulu. Yaitu di petani sebagai pihak yang memproduksi produk pertanian ini,” tutur Ratna disela-sela diskusi implementasi Pergub 99/2018 dan ketahanan pangan di Warmadewa Research Center (WaRC), Universitas Warmadewa, Denpasar.

Banyak persoalan yang perlu dibenahi salah satunya adalah sulitnya memperoleh benih sayuran yang berkualitas. “Sayuran ini menjadi salah satu komoditas yang kebutuhannya tinggi di hotel, restoran dan supermarket. Jadi kami butuhkan sinergi Pemerintah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan petani di bawah terlebih dahulu, sebelum bisa memenuhi kebutuhan pasar seperti ketentraman Pergub tersebut,” tandasnya.

Selain itu yang tak kalah penting adalah harus ada yang menjembatani sehingga petani bisa bertemu dengan pembeli. Karena petani tidak bisa langsung ketemu dengan buyers. “Jadi menurut saya Pergub ini belum terealisasi penuh. Banyak hal yang masih perlu dibenahi untuk bisa mencapai tujuan mulia dari Pergub 99/2018 itu,” tukasnya.

Presiden JCI Bali, I Gde Sucahya Jaya, mengatakan yang perlu dibenahi dari pelaksanaan Pergub adalah peran Perusda. “Edukasi petani supaya tidak homogen, itu harusnya peran perusda menurut saya. Jadi Perusda harus mengedukasi petani, komoditas apa sih yang dibutuhkan pasar. Dengan demikian petani akan berproduksi sesuai dengan kebutuhan itu, sehingga produk mereka akan terserap tentunya dengan harga tinggi karena produksi petani berbeda- beda,” paparnya.

Untuk bisa mengedukasi petani, maka perusda harus melakukan survei pasar. Apa saja kebutuhan pasar dan berapa banyak, sehingga bisa dilakukan pemetaan terhadap petani. “Saya juga berharap perusda bisa menjadi pengimpor benih, karena itu menjadi salah satu persoalan utama petani. Tidak adanya bibit yang berkualitas,” tukasnya.

Sementara Ketua Warmadewa Research Center (WaRC), I Nyoman Gede Maha Putra, ST, M.Sc.,Ph.D., mengatakan penduduk Bali terus membesar jumlah wisatawan yang berkunjung juga terus membesar jadi akan membutuhkan lebih banyak lagi komoditas pangan. “Tapi masalahnya lahan kita terus menurun, produsen makanan (petani)  juga terus berkurang. Meskipun pemerintah berpihak kepada petani melalui Pergub 99/2018, tapi mampukah petani kita memenuhi pangan di Bali yang begitu besar,” tanyanya.

Dari persoalan tersebut  pihaknya berharap pemerintah dapat mencari terobosan dan inovasi, agar sektor pertanian dengan berbagai persoalannya mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Bali.*pur

BAGIKAN