Persyaratan KPR Dinilai Ganjal Penjualan Properti

Persyaratan perbankan untuk pembelian properti atau KPR yang makin ketat di tengah pandemi covid-19, menjadi salah satu ganjalan yang membuat penjualan properti menjadi makin lesu sekarang ini.

Tabanan (bisnisbali.com) –Persyaratan perbankan untuk pembelian properti atau KPR yang makin ketat di tengah pandemi covid-19, menjadi salah satu ganjalan yang membuat penjualan properti menjadi makin lesu sekarang ini. Kondisi tersebut diperparah lagi dengan daya beli konsumen yang menurun, sehingga berpotensi membuat banyak pelaku bisnis properti akan gulung tikar dalam waktu dekat.

Owner PT Rafika Abadi Utama, Bagio Utomo, S.H., Kamis (28/5) mengungkapkan, saat ini bank sangat selektif untuk membiayai kredit pembelian rumah. Salah satunya, tercermin perbankan hanya menyetujui pengajuan kredit dari kalangan debitur yang memiliki penghasilan tetap. Misalnya PNS, dan TNI/Polri.

“Di luar itu, calon debitur yang memiliki penghasilan tidak tetap atau merupakan pegawai swasta termasuk kalangan pekerja hotel, belum bisa mendapat pembiayaan dari bank untuk pembelian rumah saat ini,” tuturnya.

Jelas Bagio, bercermin dari persyaratan KPR tersebut, disikapinya dengan mengalihkan pangsa pasar penjualan selama pandemi ini, yakni hanya fokus pada konsumen yang menjadi tanggungan kalangan perbankan. Upaya lainnya adalah menurunkan kembali harga properti.

Paparnya, misal untuk rumah tipe 40 finishing yang sebelumnya dibandrol dari Rp 325 juta, kemudian  turun menjadi Rp 300 juta per unit, dan terakhir sudah turun lagi menjadi Rp 275 juta per unit. Diakuinya, harga per unit ini sudah turun dua kali selama masa pandemi covid-19, bahkan harga tersebut sudah termasuk sejumlah biaya (biaya AJB, BPHTB) yang dibebankan ke konsumen sebelumnya.

“Saat ini terpenting bagi kami adalah unit rumah yang ditawarkan bisa laku terjual, meski hal itu belum terjadi hingga saat ini,” ujarnya.

Terkait adanya wacana new normal di tengah pandemi ini, menurutnya, kondisi tersebut kemungkinan tidak akan berdampak signifikan pada penjulan properti. Asumsinya, meski new normal akan dibarengi dengan dibukanya sejumlah usaha pariwisata sehingga mendorong geliat usaha. Diakuinya, kondisi tersebut tidak akan cepat meningkatkan daya beli konsumen untuk pembelian properti.

“Dari new normal tersebut memerlukan proses panjang untuk kembali meningkatkan daya beli. Kemungkinan baru pada 2021 nanti, sektor properti atau pembelian rumah ini baru akan bangkit kembali,” tandasnya.

Bercermin dari itu pula, prediksinya ada banyak kalangan pelaku usaha properti yang akan gulung tikar karena tidak bisa bertahan tahun ini. Khususnya, palaku usaha yang dominan mengandalkan permodalan dari pihak ketiga (perbankan).

“Meski di tengah pandemi ada kemudahan pembayaran kredit bagi pengusaha melalui relaksasi perbankan, kebijakan tersebut tetap saja mengharuskan debitur melunasi kewajiban, sehingga tetap menjadi beban usaha yang harus ditanggung,” kilahnya. *man

BAGIKAN