Pengusaha Harapkan “Force Majeure” Dapatkan Tambahan Pinjaman

Peraturan force majeure dimaksud yaitu berisikan kebijakan khusus bagi para pengusaha dalam mendapatkan tambahan pinjaman.

 

Denpasar (bisnisbali.com) –Kondisi pelaku usaha di Bali saat ini dalam kondisi SOS. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk membantu pelaku usaha di Pulau Dewata yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera menerbitkan peraturan force majeure untuk Bali.

“Kami menginginkan agar OJK bisa memberikan POJK khusus kepada Bali. POJK khusus atau surat edaran khusus yang intinya adalah memberikan keringanan kepada para pengusaha,” kata Ketua Umum Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bali, Agus Permana Widura di Denpasar baru-baru ini.

Ia menegaskan pengusaha saat ini membutuhkan kepastian regulasi yang memperbolehkan perbankan memberikan keringanan pada analisa kredit bagi pelaku sektor pariwisata. Bila menggunakan metode analisa biasa pada saat kejadian luar biasa maka yang dirugikan hanya salah satu pihak saja yaitu debitur. Kenapa ke OJK, kata Agus Widura karena kebijakan OJK yang tertuang dalam Keputusan Dewan Komisioner Nomor 20/KDK.03/2017. Keputusan Dewan Komisioner itu mencakup perlakuan khusus untuk kredit yang berada di distressed area. Bali pertumbuhan ekonominya negatif 5 kali di bawah rata-rata nasional sudah masuk kategori tersebut. Dalam Keputusan Dewan Komisioner tersebut dijabarkan di salah satu poin, bahwa perbankan berhak memberikan kredit baru terhadap debitur yang terdampak. Di mana penetapan kualitas kredit baru tersebut dilakukan secara terpisah dengan kualitas kredit yang ada sebelumnya.

Alasan inilah kata dia kenapa minta POJK khusus Bali karena itu sudah pernah dilakukan oleh OJK sebelumnya. OJK Jogja sudah pernah melakukan ketika ada gempa, dan OJK Bali pun waktu kejadian di Karangasem (erupsi Gunung Agung). Peraturan force majeure dimaksud yaitu berisikan kebijakan khusus bagi para pengusaha dalam mendapatkan tambahan pinjaman.

Sebab para pengusaha tidak dapat mengajukan tambahan (top up) kredit. Bila dibiarkan terus menerus seperti ini, keadaan di Bali akan semakin parah. Satu-satunya harapan lewat peran OJK supaya bergerak roda perekonomian di Bali adalah memberikan pinjaman lagi kepada pengusaha yang masih memungkinkan jaminannya. Jadi nilai pagunya itu masih ada. Padahal jika dilihat dari appraisal, aset yang diagunkan memiliki sisa nilai untuk pengajuan penambahan pinjaman.

Berpatokan pada appraisal ulang, perbankan sebenarnya bisa menggunakan patokan 50 persen dari nilai LTV. Pengusaha diakui tidak keberatan dengan kebijakan tersebut.  Selain itu, pelaku usaha juga setuju jika nantinya ada pengendapan pinjaman dengan nominal angsuran pokok plus bunga selama setahun.

Agus Widura pun menambahkan ketika sempat bertemu dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih, sebagian Himbara setuju dengan skema yang disodorkan Hipmi Bali. Hanya saja, hal tersebut terganjal regulasi yang tak kunjung diterbitkan OJK. Himbara tidak ada payung hukumnya.

”POJK inilah payung hukumnya. OJK sebelumnya pernah mengeluarkan peraturan itu ketika ada bencana erupsi Gunung Agung dan kepada Jogja ketika gempa. Artinya, sangat memungkinkan OJK di Bali juga mengeluarkan POJK khusus untuk Bali,” ucapnya.*dik

BAGIKAN